Kompas TV nasional hukum

Tidak Sesuai Harapan, Koalisi Guru Besar Dukung Uji Materi UU KPK No.19/2019 ke MK

Minggu, 2 Mei 2021 | 21:32 WIB
tidak-sesuai-harapan-koalisi-guru-besar-dukung-uji-materi-uu-kpk-no-19-2019-ke-mk
Ilustrasi KPK (Sumber: TOTO SIHONO)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Baru-baru ini, sebanyak 51 guru besar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi mengirimkan surat pada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembatalan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam surat tersebut, dituliskan bahwa eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Sehingga situasi itu dianggap sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan bahwa gerakan ini sebenarnya sudah lama dilakukan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No. 102/2020 tahun lalu, tepatnya pada 21 Oktober 2020.

“Gerakan itu sudah ada sejak Jokowi mengirimkan Perpres kepada DPR untuk menyetujui revisi Undang-Undang KPK sebelumnya,” ungkap Azyumardi Azra kepada Kompas TV, Minggu (2/5/2021).

Baca juga: Terbukti, Setelah UU KPK Direvisi: Muncul SP3 dan Oknum Penyidik Diduga Lakukan Pemerasan

Azyumardi menyampaikan sejak revisi UU KPK itu disetujui oleh Presiden, Koalisi Guru Besar sudah menyampaikan hal sebaliknya karena khawatir itu akan melemahkan KPK.

“Pada kesempatan itu kita mendesak kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan Undang-Undang yang baru itu, yang tahun 2019. Waktu itu Jokowi mengatakan dia akan mempertimbangkan tetapi ternyata kemudian tetap saja Undang-Undang itu berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, munculnya beberapa kasus yang terjadi di kalangan internal KPK saat ini menjadi bukti dari kekhawatiran yang dulu disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Apa yang kita khawatirkan kemudian terbukti. KPK tidak seperti yang diharapkan. Kalau melihat dari banyaknya pemberitaan di media KPK mengalami krisis integritas dan juga mengalami krisis demoralisasi,” katanya.

Penulis : Baitur Rohman | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19