Kompas TV kolom budiman tanuredjo

MK Harus Percepat Uji Materi Revisi UU KPK - Opini Budiman

Sabtu, 1 Mei 2021 | 16:06 WIB

Kekecewaan publik pada KPK kian menjadi-jadi. Berbagai skandal operasi pemberantasan korupsi telah mengecewakan hari rakyat.

Akademi dan tokoh anti korupsi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar menyerukan KPK hasil revisi UU sebaiknya dibubarkan saja.

Selain berbagai skandal yang terjadi, pada akhir tahun ini seluruh pegawai KPK akan menjadi aparatur sipil negara. Independensi KPK dikhawatirkan hilang.

Salah seorang penggagas KPK bersama tokoh anti korupsi lain, Sudirman Said, juga menyerukan hal serupa. Sebaiknya dibubarkan dan dibangun KPK yang baru.

Membangun KPK yang baru, yang progresif, menjadi pertanyaan besar. Akankah elite politik mau membangunnya? Bukankah nyaman hidup dari ekonomi korupsi?

Tren pelemahan KPK pascarevisi kian nyata. Buronan kasus korupsi BLBI, Sjamsul Nursalim, dihentikan penyidikannya oleh KPK, padahal Sjamsul sama sekali tidak pernah mau memenuhi panggilan KPK.

Sjamsul Nursalim berada di luar negeri. Kini ia bebas, status buronannya dicabut. Penghentikan penyidikan adalah berkah dari revisi UU KPK.

Seruan pembubaran KPK boleh jadi cermin frustrasi masyarakat sipil. Boleh jadi, cermin kelelahan masyarakat sipil dalam membentengi KPK, dan tentunya, kefrustrasian masyarakat sipil merupakan kemenangan simbol kemenangan para koruptor di republik ini.

Di tengah kelelahan dan frustrasi masyarakat sipil, KPK masih dibutuhkan. KPK yang orisinal yang masih punya peran untuk memberantas korupsi secara lugas tanpa pandang bulu.

Mengembalikan KPK dengan misi sucinya adalah tugas bersama bangsa jika ingin bebas dari korupsi.

Kini, publik berharap pada Mahkamah Konstitusi. Sejak 2018, uji materi UU KPK hasil revisi diadili di MK.

Namun sampai sekarang putusan MK itu belum juga turun.

Apakah MK juga kehilangan progresivitasnya dalam memberantas korupsi?

MK punya ruang untuk membatalkan revisi UU KPK dan mengembalikan KPK ke wujud asli.

Sejarah akan mencatatnya. Jangan biarkan KPK bangkrut!

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:08
ANGKATAN LAUT JERMAN GELAR UPACARA PENGHORMATAN AWAK KRI NANGGALA-402   KERAHKAN 3 KAPAL SALVAGE, ANGKATAN LAUT TIONGKOK BANTU ANGKAT BADAN KRI NANGGALA-402 KE PERMUKAAN   PEMERINTAH PERKETAT PENGAWASAN PENGGUNAAN ALAT TES CEPAT ANTIGEN PASCA-KASUS PENGGUNAAN ALAT TES BEKAS   SINGAPURA JADI INVESTOR ASING PALING BANYAK KUASAI SAWIT INDONESIA   KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM): MAYORITAS INVESTASI ASING DI PERKEBUNAN SAWIT   DUKUNG LARANGAN MUDIK, POLDA RIAU SIAPKAN 58 POS PENGAMANAN DAN PENYEKATAN DI PERBATASAN   KEMENKOMINFO TEMUKAN 1.556 HOAKS SOAL COVID-19 DAN 117 HOAKS SOAL VAKSIN KORONA   POLISI SITA 8,3 TON IKAN KAKAP GILING MENGANDUNG FORMALIN DI PASAR INDUK JAKABARING, PALEMBANG, SUMSEL   BARESKRIM POLRI KIRIM PERMOHONAN EKSTRADISI TERSANGKA KASUS PENISTAAN AGAMA JOSEPH PAUL ZHANG   SEBANYAK 51 GURU BESAR DARI SEJUMLAH PERGURUAN TINGGI MINTA MK KABULKAN PERMOHONAN UJI MATERI UU KPK   KPK: 47 DARI 120 ANGGOTA DPRD JATIM BELUM SERAHKAN LHKPN   DIRLANTAS POLDA METRO JAYA KOMBES SAMBODO: DEMO BURUH AKAN DIGELAR HINGGA JELANG BUKA PUASA   SELAMA UNJUK RASA BURUH, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN DIALIHKAN KE JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR   PERINGATI HARI BURUH, MASSA UNJUK RASA BERKUMPUL DI PATUNG KUDA, JAKARTA PUSAT