Komnas HAM Anggap Pelabelan Teroris Bagi KKB Tidak Selesaikan Masalah di Papua

JAKARTA, KOMPAS. TV – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah memberi label teroris pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Pelabelan tersebut dianggap sebagai pendekatan keamanan yang tidak akan menyelesaikan masalah di Papua.

“Kami khawatir karena pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua belum menunjukkan hasil yang bisa menyelesaikan masalah konflik di Papua,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan video yang diterima KompasTV, Kamis (29/4).

Dia mengingatkan pendekatan keamanan telah memunculkan catatan-catatan pelanggaran HAM berat di Papua oleh aparat keamanan. Di sisi lain juga terjadi kekerasan yang brutal yang dilakukan KKB yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa baik dari sipil maupun aparat keamanan.

Baca Juga: Gubernur Papua Minta Pelabelan KKB Papua  Sebagai Teroris Ditinjau Kembali

Karena itu, menurut Ahmad Taufan Damanik penyelesaian masalah di Papua sebaiknya mengambil jalan dialog. Dia menyatakan, hal ini sudah disampaikan Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo, para pimpinan TNI-Polri, pejabat dan tokoh masyarakat di Papua.

“Tawaran Komnas HAM untuk melakukan dialog damai adalah tawaran yang kami anggap lebih bermartabat lebih manusiawi dan lebih bisa menyelesaikan persoalan di Papua,” ujarnya.

Menurutnya pendekatan dialog akan mengurangi eskalasi kekerasan, dan konflik yang selama ini telah banyak memakan korban.

Selain itu, disebutkan Ahmad Taufan Damanik, untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan Papua di sektor ekonomi, Pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya, hanya bisa dilakukan dalam situasi yang damai. Karena itu, pendekatan dialog menjadi solusi.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Kelompok Teroris

Komnas HAM juga mengimbau KKB di Papua untuk meletakkan senjata dan memilih jalan negosiasi.

“Karena menurut kami jalan itulah yang paling memungkinkan, paling bermartabat, paling diharapkan oleh seluruh masyarakat Papua. Masyarakat Papua sudah terlalu lama menderita dalam suasana konflik ini,” tuturnya.