Moeldoko: Operasi di Papua Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, operasi di Papua perlu dievaluasi. Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko terkait aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua yang terus menimbulkan korban.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (26/4/2021).

Sementara itu, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menuturkan Pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah yang ditimbulkan oleh KKB. Apalagi, sambungnya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.

“Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.

Baca Juga: Kabinda Papua Tewas Ditembak, Wakil Ketua MPR: KKB Ancaman Serius NKRI

Dalam kesempatan tersebut, Teddy menilai penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai. Beberapa pihak, katanya, mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris.

Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hadir dalam rapat, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.

“Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.

Baca Juga: Pemerintah sampai TNI Didorong Lakukan Komunikasi untuk Selesaikan Konflik Papua

Sedangkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Willem Wandik berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus.

“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Willem.

Pada rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait.

Antara lain, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya. Melalui rapat ini, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.