Kompas TV nasional peristiwa

Sebelum 6 Mei Mudik Tidak Dilarang, Kemenhub Minta Pengertian Warga Agar Tetap Tidak Mudik

Minggu, 18 April 2021 | 17:49 WIB
sebelum-6-mei-mudik-tidak-dilarang-kemenhub-minta-pengertian-warga-agar-tetap-tidak-mudik
Ilustrasi mudik (Sumber: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Perhubungan menanggapi munculnya gelombang mudik lebih awal sebelum waktu yang dilarang pemerintah. Meski tidak akan memberikan sanksi bagi yang mudik lebih awal, namun Kemenhub meminta masyarakat untuk tidak mudik.

Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati saat mendampingi Menteri Perhubungan meninjau Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Minggu (18/4).

“Meskipun ada  periode secara formal larangan mudik kami harapkan masyarakat juga tetap membatasi mobilitasnya,” kata Adita.

Adita menjelaskan larangan mudik secara formal baru akan diberlakukan pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Untuk yang berangkat mudik sebelum dan sesudah tanggal tersebut, memang tidak diatur larangannya.

Namun dia menegaskan esensi pelarangan itu adalah untuk membatasi pergerakan demi menekan penyebaran Covid-19. Karena itu dia meminta masyarakat pun ikut menahan diri untuk tidak mudik lebih awal.

“Tidak ada pelarangan. Kita tidak ingin memberikan sanksi yang paling pas adalah masyarakat menyadari dan memahami esensi dari membatasi pergerakan. Karena itu untuk kepentingan bersama, untuk kita kebaikan kita semua,” kata Adita.

Meski tidak ada sanksi bagi yang mudik sebelum 6 Mei, namun Adita menjelaskan protocol kesehatan tetap bakal diterapkan dengan ketat. Pemerintah tetap akan memberikan sanksi bagi warga yang bepergian tanpa mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang diatur pemerintah.

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Hariyanto Kurniawan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:21
KAPASITAS PENGUNJUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAU MAL DI DEPOK SELAMA LIBUR LEBARAN DIBATASI MAKSIMUM 30 PERSEN    MUDIK DILARANG, TRAFIK TRUK DARI JAWA KE SUMATERA NAIK 24 PERSEN   PEMKAB BANYUMAS IZINKAN OBYEK WISATA TETAP BUKA SAAT LIBUR LEBARAN DENGAN SYARAT PENERAPAN PROKES KETAT    PEMKAB PATI, JATENG, PERKETAT AKSES MASUK KE PERUMAHAN RSS SIDOKERTO SETELAH 56 WARGA PERUMAHAN TERPAPAR COVID-19    DIRLANTAS POLDA BANTEN KOMBES RUDY PURNOMO: SEJUMLAH TEMPAT WISATA BANTEN BUKA SECARA TERBATAS SAAT LIBUR LEBARAN    POLDA BANTEN MELARANG MASYARAKAT DARI LUAR WILAYAH BERKUNJUNG KE TEMPAT WISATA DI BANTEN    SELAMA MASA LARANGAN MUDIK, KEMENHUB KURANGI OPERASIONAL DERMAGA DAN KAPAL DI MERAK-BAKAUHENI   KEMENTERIAN PPPA USUL PEREMPUAN LEBIH BANYAK MENERIMA BANTUAN PRESIDEN USAHA MIKRO (BPUM)    KADISDIK: PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DKI JAKARTA JALUR PRESTASI TAK MENGGUNAKAN SYARAT BATAS USIA   PEMPROV DKI JAKARTA MENERIMA 2.189 PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) SEJAK 6-8 MEI 2021   SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA: MASIH ADA PERUSAHAAN DI KOTA TANGERANG YANG BELUM LUNASI THR TAHUN LALU    KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO TEGASKAN DAERAH ZONA MERAH COVID-19 TAK BOLEH BUKA TEMPAT WISATA    WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON PASTIKAN TAK ADA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN KARENA TAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN    KPK AKAN BERKOORDINASI DENGAN KEMENPAN RB DAN BKN TERKAIT TINDAK LANJUT 75 PEGAWAI YANG DINYATAKAN TIDAK LOLOS TWK