Politikus PKS Meminta Pemerintah Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS DPR Junaidi Auly meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pertimbangannya, kondisi perekonomian Indonesia yang masih sulit karena pandemi Covid-19, serta kuantitas utang negara yang semakin mengkhawatirkan. 

"Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi," ujar Junaidi di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Ibu Kota Baru Punya Smart Design City, Apa Artinya?

Pemerintah hingga kini mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Pemerintah akan mulai membangun istana kepresidenan di kawasan IKN baru.

Sejak muncul wacana pemindahan IKN, Fraksi PKS sudah menolak. Pemindahan Ibu Kota Negara dianggap tak terlalu mendesak dan justru menelan biaya yang besar yakni mencapai Rp466 triliun. Bahkan, 20 persennya akan menggunakan anggaran negara melalui APBN.

"Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit. Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN," kata Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera bagian Selatan PKS ini.

Baca Juga: Kepala Bappenas Tegaskan Ibu Kota Baru Adalah Kota Dunia Untuk Semua