Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Sandera Untuk Pengemplang BLBI - Opini Budiman

Sabtu, 17 April 2021 | 09:02 WIB

Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Keppres ini keluar lima hari setelah KPK menerbitkan SP3 atas tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung dan Kapolri.

Kepala Satgas dijabat Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dan Wakil Satgas Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono.

Satgas ini akan bertugas hingga 31 Desember 2023, namun KPK tidak dilibatkan dalam Satgas itu.

Di ujung Pemerintahan Orde Baru, terjadi krisis keuangan dan kemudian krisis perbankan.

Pemerintah lalu mengambil langkah penyelamatan Perbankan Indonesia dengan mengucurkan dana ratusan triliun rupiah. Sejumlah bank ditutup dalam status beku operasi. 

Kasus BLBI sudah melewati lima Presiden, terjadi di akhir kekuasaan Soeharto. Kemudian, bebannya terbawa sampai BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo.

Ada beberapa skema penyelesaian, namun semua diarahkan pada penyelesaian di luar pengadilan atau out of court settlement.

Pertama, skema perjanjian penyelesaian dengan jaminan aset atau Master Settlement and Acqusition Agreement (MSAA).

Kedua, Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan tambahan jaminan pribadi atau Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) dan terakhir Akta Pengakuan Utang (APU).

Menurut Dewan Pengarah Satgas, Mahfud MD, ada 48 obligor yang belum melakukan kewajibannya kepada negara, dengan total utang Rp110 triliun.

Kerumitan yang bakal dihadapi Satgas adalah soal belum adanya UU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset amat penting untuk menjadi dasar penagihan atau penyitaan aset, namun RUU itu belum masuk dalam Prolegnas.

Apakah Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu Perampasan Aset?

Publik menantikan langkah politik berikutnya.

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:48
KOI BAKAL LIBATKAN ATLET YANG BERLAGA DI OLIMPIADE TOKYO SOSIALISASIKAN PENCALONAN TUAN RUMAH OLIMPIADE 2032   WAKIL PRESIDEN KOMITE OLIMPIADE INTERNASIONAL JOHN COATES YAKIN OLIMPIADE TOKYO TETAP BERJALAN DI TENGAH PANDEMI   PEMKOT MAKASSAR IZINKAN SHALAT ID DIADAKAN DI TEMPAT TERBUKA/JALAN RAYA DENGAN PROKES YANG KETAT   BMKG: KALIMANTAN YANG DIANGGAP AMAN DARI GEMPA PUN MEMILIKI 3 SESAR YANG PERLU DIWASPADAI   BMKG SEBUT INDONESIA MEMILIKI 295 SESAR AKTIF YANG PERLU DIWASPADAI   POLDA SUMATERA UTARA ANCAM SANKSI TEGAS PETUGAS YANG LOLOSKAN PEMUDIK DI POS PENYEKATAN PERBATASAN   PEMKAB REJANG LEBONG ANCAM CABUT IZIN PARIWISATA YANG MELANGGAR KETENTUAN PENUTUPAN SELAMA LIBUR LEBARAN   PEMKAB BANYUMAS IZINKAN OBYEK WISATA TETAP BUKA SAAT LIBUR LEBARAN DENGAN SYARAT PENERAPAN PROKES KETAT   POLRES BEKASI TILANG 25 MOBIL TRAVEL YANG MENGANGKUT PEMUDIK   PEMPROV DKI JAKARTA TERIMA 1.025 PERMOHONAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) SEJAK MASA LARANGAN MUDIK   HARI KETIGA LARANGAN MUDIK, MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PENUMPANG KERETA API DI STASIUN PASAR SENEN TURUN 90 PERSEN   KETUA DPRD KOTA BOGOR ATANG TRISNANTO: LARANGAN MUDIK LOKAL JABODETABEK TIMBULKAN KEBINGUNGAN DI MASYARAKAT   KAPASITAS PENGUNJUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAU MAL DI DEPOK SELAMA LIBUR LEBARAN DIBATASI MAKSIMUM 30 PERSEN   DISDIK DKI PASTIKAN SELURUH PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021 DILAKUKAN SECARA DARING