Kompas TV nasional update corona

ITAGI: Polemik Vaksin Nusantara Harus Dihentikan, Kuncinya Komunikasi

Kompas.tv - 16 April 2021, 10:53 WIB
itagi-polemik-vaksin-nusantara-harus-dihentikan-kuncinya-komunikasi
Ilustrasi vaksin Covid-19 (Sumber: Shutterstock.com)
Penulis : Baitur Rohman | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi atau Indonesian Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro mengungkapkan rasa miris terhadap polemik vaksin Nusantara yang menjadi perdebatan dan berpotensi membingungkan masyarakat.

Menurutnya, polemik yang terus berkembang ini harus segera dihentikan dan kuncinya adala pada komunikasi.

“ITAGI sebagai badan independen yang memberikan saran sangat sedih melihat suatu polemic seperti ini. Dan polemik ini harus dihentikan dengan segera, yaitu kuncinya satu, komunikasi,” kata Sri kepada KOMPAS TV, Jum’at (16/4/2021).

Sri menjelaskan, komunikasi harus dijalin antara peneliti dan juga badan-badan regulator seperti BPOM.

Ia mengatakan bahwa dalam suatu penelitian terutama vaksin, sudah ada badan-badan pengatur dan tidak hanya Badan POM saja. Sehingga dari awal sudah dibentuk yang namanya komite etik.

“Di dalam suatu penelitian apalagi ini uji klinis vaksin, itu sudah ada badan-badan pengatur, bukan hanya Badan POM. Dari awal sudah ada komite etik,” lanjut Sri.

Sebuah penelitian terutama vaksin harus dilakukan melalui CRO (Clinical Research Officer). Artinya badan atau institusi yang melakukan penelitian tidak boleh langsung berhubungan dengan pihak sponsor.

Baca jugaTuai Polemik, Ini Deretan Tokoh yang Dukung Vaksin Nusantara

CRO adalah suatu badan independen lain yang membantu sebuah penelitian.

Kemudian, kata Sri, ada yang namanya Data Safety Monitoring Board (DSMB), yaitu tenaga professional yang tidak hanya teridir dari satu orang bisa lebih sampai lima. Bahkan tidak hanya dari satu negara bisa dari negara lain.

Di dalamnya ada tenaga ahli statistik dan ada ahli-ahli lainnya yang terlibat membantu proses penelitian vaksin sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

Hal-hal tersebut yang menurut Sri, harusnya dikonfirmasi ke pihak internal sehingga pembuatan vaksin Nusantara tidak menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan.

Baca Juga: BPOM: 20 Relawan Vaksin Nusantara Alami Efek Samping

“Pada umumnya, jika ada masalah itu pasti masalah intern dulu, kita selesainkan masalah internnya dulu, bukan langsung kepada masyarakat,” imbuh Sri.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x