Alasan Anggota DPR Berani Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Para Peneliti dan Dokternya Ikhlas

JAKARTA, KOMPAS.TV- Vaksin Nusantara yang sudah diujicobakan kepada sebagian anggota DPR menuai kontroversi. Sebab, vaksin Nusantara gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu, belum mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, anggota Komisi IX DPR yang ikut dalam vaksinasi itu, Saleh Partaonan Daulay, punya alasan mengapa berani jadi relawan vaksin Nusantara.

"Kita berani jadi contoh untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum Covid-19 bisa menjadi pintu masuk," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR ini, Kamis (15/6/2021).  

Baca Juga: BPOM: 20 Relawan Vaksin Nusantara Alami Efek Samping

Selain itu, kata saleh, walau produk vaksin ini masih dalam penelitian, tapi antusiame masyarakat untuk divaksin cukup tinggi. Vaksin ini diakui tanpa efek samping dan mampu meningkatkan imunitas.

 "Minat terhadap vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi. Terbukti dengan antrian panjang yang ada. Pihak RSPAD membatasi vaksinasi, karena  mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan."

 
Saleh mengaku, sudah berdiskusi dengan para peneliti vaksin Nusantara dan para relawan yang divaksin, sehingga ia juga mau divaksin. 

Saleh yakin  vaksin Nusantara sangat potensial dikembangkan. Vaksin produk dalam negeri tersebut harus mendapat perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.

Apalagi, saat ini Indonesia masih mendapat embargo vaksin, sehingga program vaksinasi di dalam negeri terganggu. 

Baca Juga: Satgas Covid-19 Tekankan Tim Vaksin Nusantara untuk Ikuti Aturan BPOM

Saleh berharap BPOM  memberi izin edar segera setelah penelitian vaksin ini selesai.

 "Kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan," ucap legislator dapil Sumatera Utara II itu.