Kompas TV nasional wawancara

Tembus 200.000 Lebih Kasus Baru, India Embargo Vaksin AstraZeneca

Kamis, 15 April 2021 | 23:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus positif corona di India terus melonjak. Bahkan kemarin India mencetak rekor tertinggi yaitu penambahan 200.739 kasus baru.

Ini merupakan lonjakan yang sangat tinggi karena pada 15 Februari lalu, sempat tercatat penambahan sebanyak 9.121 kasus corona.

Otoritas kesehatan India pun akan mempercepat persetujuan darurat untuk vaksin Covid-19 yang telah disahkan WHO.

Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan vaksin India menghentikan sementara ekspor vaksin AstraZeneca.

Kepada BBC, sumber Kementerian Luar Negeri menyatakan India telah menangguhkan sementara semua ekspor vaksin AstraZeneca.

Embargo dari India menyebabkan pasokan vaksin AstraZeneca ke Indonesia terhambat.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan vaksin gotong royong bisa mengisi kekosongan pasokan vaksin.

Menkes mengatakan yang akan digunakan sebagai vaksin gotong royong di antaranya vaksin Sinopharm dan Sputnik.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay menegaskan dampak embargo vaksin AstraZeneca harus ditangani secara serius agar tak mengganggu program vaksinasi massal.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menyebut embargo vaksin AstraZeneca akan mengganggu pengendalian pandemi.

Dengan tersendatnya program vaksinasi, maka akan semakin lama tercapai kekebalan komunal.

Pemerintah harus segera melakukan upaya nyata untuk menambah suplai vaksin.

Hal itu penting agar laju vaksinasi tidak terhambat.

India mengalami kenaikan kasus corona yang sangat pesat beberapa Minggu terakhir hingga akhirnya pilihan untuk melakukan embargo vaksin AstraZeneca dilakukan pemerintah India.

Bagaimana kondisi WNI di India dan bagaimana pula dampak embargo vaksin ini memengaruhi program vaksinasi di Indonesia?

Simak pembahasannya bersama, Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Guru Besar Fakultas Kodekteran UI dan Juga Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Candra Yoga Aditama, serta Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19