Kemenkeu Dorong Peningkatan Peran PT SMI dalam Pembiayaan Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong perluasan peran PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2020, PT SMI diberikan kepercayaan untuk mendapatkan perluasan mandat melalui ditetapkannya PP 53/2020 jo PP 66/2007 – Oktober 2020 tentang Pendirian PT SMI.

Tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, PT SMI juga dapat membiayai pembangunan lainnya berdasarkan penugasan Pemerintah. Pada pelaksanaannya, PT SMI juga tunduk kepada POJK46 2020 - November 2020 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, disebut juga Development Financial Institution (DFI) atau Lembaga Pembiayaan Pembangunan (LPP).

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kemenkeu, peran sentral PT SMI adalah pada pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek pembangunan sektor lainnya melalui berbagai skema pinjaman dan creative financing. Sebagai LPP, PT SMI memiliki fleksibilitas kinerja yang lebih luas dari sekedar pembiayaan proyek infrastruktur.

Sejak didirikan tahun 2009 hingga saat ini PT SMI telah berhasil membiayai berbagai proyek energi terbarukan, irigasi, rumah sakit, perumahan, serta sektor lainnya yang termasuk fokus Proyek Strategis Nasional (PSN), RPJMN, serta berbagai proyek untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan oleh Pemerintah di tahun 2020 untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara positif, PT SMI sebagai LPP menerima penugasan untuk menyalurkan dana PEN kepada pemerintah daerah (Pemda) dan BUMN. Dana tersebut digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dan pemulihan kinerja perusahaan.

Baca Juga: Kinerja Ekspor Impor Membaik, Sinyal Pemulihan Ekonomi Indonesia Dinilai Semakin Kuat

Hal tersebut juga sejalan dengan konsep Kemenkeu untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021 melalui game-changer yang terdiri dari intervensi kesehatan melalui program vaksinasi Covid-19, fleksibilitas APBN untuk program PEN yang bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan, serta peningkatan investasi, kemudahan berusaha dan pembukaan lapangan kerja melalui adanya UU Cipta Kerja.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa reformasi dan intervensi untuk memperkuat sektor kesehatan dalam menanggulangi Covid-19, membutuhkan kolaborasi yang berkesinambungan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Pemda yang membawahi rumah sakit hingga puskesmas daerah.

PT SMI sebagai SMV Kemenkeu ikut berperan aktif dalam memperkuat sistem kesehatan melalui penyediaan pembiayaan untuk infrastruktur kesehatan.

Menurut Sri Mulyani dalam acara webinar “Sinergi Memulihkan Negeri” yang diselenggarakan PT SMI dan KompasTV pada 5 April 2021, PT SMI telah banyak berhubungan dengan Pemda melalui berbagai program dan pinjaman.

Artinya, ke depan akan ada dukungan dari PT SMI kepada Pemda kabupaten, kota, serta provinsi untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperkuat sistem kesehatan di masing-masing daerah yang terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa PT SMI adalah salah satu BUMN yang sangat mengerti pentingnya pembangunan proyek infrastruktur. Oleh karena itu Menkeu menginginkan agar PT SMI meneruskan upaya-upaya mengurangi ketimpangan ekonomi akibat pandemi melalui perluasan perannnya sebagai LPP melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan memulihkan perekonomian nasional.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Tekankan Tim Vaksin Nusantara untuk Ikuti Aturan BPOM