Kompas TV nasional update corona

Formappi: Penentuan Layak Tidaknya Sebuah Vaksin Bukan Urusan DPR, Tapi BPOM

Kamis, 15 April 2021 | 12:03 WIB
formappi-penentuan-layak-tidaknya-sebuah-vaksin-bukan-urusan-dpr-tapi-bpom
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019). (Sumber: (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa) )

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan, layak atau tidaknya vaksin bukan urusan DPR, melainkan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Komentar Formappi tersebut muncul setelah sejumlah anggota DPR dinilai menciptakan kebingungan publik soal Vaksin Nusantara.  

Lucius mengingatkan DPR untuk tidak menciptakan disinformasi yang dapat menyebabkan kegaduhan.

"Saya kira DPR punya tanggung jawab moral untuk mencegah kegaduhan karena disinformasi yang mereka lakukan. Informasi terkait penerimaan vaksin Nusantara ataupun ada yang diminta sampel darahnya harus dijelaskan secara terang benderang ke publik," kata Lucius dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Menurut Lucius, niat baik DPR untuk mendukung vaksin produksi dalam negeri itu patut diapresiasi. Namun, niat baik tidak boleh dilakukan serampangan sehingga berdampak buruk.

"Jangan sampai tindakan mereka dengan informasi yang simpang siur justru membuat publik kebingungan," kata Lucius.

Ia mengatakan, kebingungan di tengah publik seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada DPR, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun vaksin itu sendiri.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:35
TINJAU LARANGAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK, KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA DISTRIBUSI LOGISTIK JANGAN TERGANGGU   MUDIK DILARANG, TRAFIK TRUK DARI JAWA KE SUMATERA NAIK 24 PERSEN   SEBANYAK 5.000 KENDARAAN PEMUDIK DIMINTA PUTAR BALIK DI POS PENYEKATAN TANJUNGPURA, KARAWANG, JABAR   PEMKAB PATI, JATENG, PERKETAT AKSES MASUK KE PERUMAHAN RSS SIDOKERTO SETELAH 56 WARGA PERUMAHAN TERPAPAR COVID-19   DIRLANTAS POLDA BANTEN KOMBES RUDY PURNOMO: SEJUMLAH TEMPAT WISATA BANTEN BUKA SECARA TERBATAS SAAT LIBUR LEBARAN   POLDA BANTEN MELARANG MASYARAKAT DARI LUAR WILAYAH BERKUNJUNG KE TEMPAT WISATA DI BANTEN   SELAMA MASA LARANGAN MUDIK, KEMENHUB KURANGI OPERASIONAL DERMAGA DAN KAPAL DI MERAK-BAKAUHENI    HARI KEEMPAT LARANGAN MUDIK, SEBANYAK 100 KENDARAAN DI POSKO PENYEKATAN KOTA TANGERANG DIMINTA PUTAR BALIK   KADISDIK: PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DKI JAKARTA JALUR PRESTASI TAK MENGGUNAKAN SYARAT BATAS USIA    PEMPROV DKI JAKARTA MENERIMA 2.189 PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) SEJAK 6-8 MEI 2021    SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA: MASIH ADA PERUSAHAAN DI KOTA TANGERANG YANG BELUM LUNASI THR TAHUN LALU   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO TEGASKAN DAERAH ZONA MERAH COVID-19 TAK BOLEH BUKA TEMPAT WISATA   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON PASTIKAN TAK ADA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN KARENA TAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN   KPK AKAN BERKOORDINASI DENGAN KEMENPAN RB DAN BKN TERKAIT TINDAK LANJUT 75 PEGAWAI YANG DINYATAKAN TIDAK LOLOS TWK