Kapolda Papua Sebut KKB di Beoga Punya 30 Senjata Api Hasil Rampasan dan Beli Ilegal

PAPUA, KOMPAS.TV- Ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang beraksi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua terus terjadi.

Bahkan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebut, KKB berani meneror warga lantaran memiliki puluhan senjata api.

Setidaknya, kata Fakhiri, KKB memiliki 30 pucuk senjata api dari berbagai merek. Untuk jenisnya mulai dari laras panjang hingga pendek jenis pistol genggam.

“Ada 30 senjata milik KKB terdiri dari senjata jenis SS1 hingga M16,” imbuh Fakhiri, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Polisi Terus Buru KKB, Ini Janji Kapolda Papua: Kami Tidak Akan Mundur, Cari dan Tangkap

Menurut Kapolda, senjata yang dimiliki KKB bersumber dari rampasan maupun hasil pembelian secara Ilegal.

"Ada rampasan ada juga hasil pembelian, yang mana uang itu didapat dari pemerasan yang dilakukan dibeberapa daerah baik Timika, Nabire, termasuk Intan Jaya," kata Fakhiri.

Menindaklanjuti aksi kelompok separatis yang notabenenya ingin kemerdekaan Papua, aparat keamanan tidak diam.

Melansir Tribunnews, Fakhiri pun telah menurunkan Satgas Nemangkawi, tim khusus yang dibentuk Kapolri sebagai tim tindak.

Baca Juga: Kejamnya Teror KKB Papua, dari Tembak Mati 2 Guru, Culik Kepsek, Bakar 3 Sekolah hingga Peras Warga

Satu peleton anggota Brimob Polda Papua pun telah di geser ke Distrik Beoga Kabupaten Puncak untuk penebalan pasukan.

Selain itu juga TNI pun mendukung perkuatan guna membackup pengejaran terhadap KKB.

Sebelumnya, seperti diberitakan KOMPAS TV, Sejak Kamis (8/42021) lalu, KKB pimpinan Sabinus Waker dan Lekagak Telenggen telah berulang kali melakukan aksi penembakan yang menewaskan dua orang guru.

Selain itu mereka juga melakukan pembakaran gedung sekolah, mengganggu akses penerbangan di bandara udara, pembakaran helikopter, hingga kontak tembak di Distrik Beoga Kabupaten Puncak.

Aksi keji tidak berprikemanusiaan itu pun mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak, terutama dari kalangan guru, karena aksi yang dilakukan dinilai membuat dunia pendidikan di Papua berduka bahkan dicap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca Juga: Sumber Dana KKB Beli Senjata dan Amunisi Terbongkar, Kapolda Papua: dari Tambang Emas Ilegal