Muncul Suara Kekecewaan Mantan Pengurus PKB di Daerah, Disebut Tak Ada Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Mantan pengurus Partai Kebangkatan Bangsa (PKB) di daerah mulai menumpahkan kekecewaan pada kepengurusan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.   

Mantan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKB Jeneponto Andi Mappanturu, misalnya,  mengaku merasa dizalimi oleh Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

Baca Juga: PKB Dapat Bocoran, Ada 3 Menteri yang akan Diganti Presiden Jokowi

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin (Iskandar) yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali,  di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, Senin (12/4/2021).

Baca Juga: Buka Munas Alim Ulama dan Mukernas PKB, Jokowi Tegaskan Terorisme Ancam Kerukunan Berbangsa

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah. Andi menyebut salah satunya penunjukkan pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) secara sembarangan.

Padahal seharusnya, kata Andi,  penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama,  Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC,” imbuh dia.

Menurut pengakuan Andi, di Sulawesi Selatan  sudah ada 12 DPC yang berkeinginan MLB (Musyawarah Luar Biasa). Total saat ini, di seluruh Indonesia, ia mengklaim terdapat 113 DPC dan 10 DPW yang mewacanakan rencana MLB tersebut.

"Kami ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Baca Juga: Muhaimin Iskandar: PKB Dukung Penuh Pemerintah Percepat Pebaikan Ekonomi