Kompas TV nasional kesehatan

Terkait Vaksin Nusantara, Peneliti: DPR Jangan Bingungkan Publik

Rabu, 14 April 2021 | 10:21 WIB
terkait-vaksin-nusantara-peneliti-dpr-jangan-bingungkan-publik
Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie yang dikabarkan sudah disuntik Vaksin Nusantara. (Sumber: KOMPAS/Raditya Helamu)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Vaksin Nusantara, yang sampai hari ini belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), akan disuntikkan kepada sejumlah anggota DPR Komisi IX di RSPAD Gatot Subroto hari ini, Rabu (14/4/2021). 

Terkait dengan hal ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, DPR harus menjelaskan ke publik dengan jelas bahwa mereka berstatus sebagai relawan uji coba vaksin, bukan penerima vaksin, karena vaksin tersebut belum memenuhi syarat. 

"Saya kira harus jelas komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh DPR. Jangan bilang bahwa mereka akan menerima vaksin Nusantara. Mereka harus tegas menyatakan bahwa mereka menjadi relawan uji coba vaksin Nusantara," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/4/2021). 

Baca Juga: Di Tengah Pro Kontra, Komisi IX DPR Mengaku akan Disuntik Vaksin Nusantara Hari Ini

Menurut Lucius, tidak ada masalah bila anggota DPR berinisiatif menerima vaksin Nusantara dalam konteks uji coba selama dinyatakan secara terbuka bahwa vaksinasi yang mereka lakukan masih dalam rangkaian pengujian vaksin Nusantara. 

"Dengan demikian posisi anggota DPR yang menerima vaksin hanyalah relawan yang menjadi obyek pengujian vaksin Nusantara sebagai sebuah tahapan penting sebelum vaksin Nusantara tersebut diputuskan memenuhi syarat oleh BPOM," kata dia. 

Jika informasi yang disampaikan tidak jelas, dikhawatirkan akan berpotensi menyebabkan disinformasi yang membingungkan publik. 

Publik dapat berprasangka bahwa vaksin Nusantara sudah dapat digunakan karena anggota DPR telah menerimanya. 

Menurut Lucius, anggota DPR punya tanggung jawab moral untuk mencari jalan keluar di tengah pandemi, bukan malah menciptakan masalah baru. 

"Jangan memancing kebingungan publik dengan tindakan mereka karena alih-alih menjadi pemberi solusi, mereka justru memperumit persoalan," kata Lucius. 

Ia menambahkan, keterlibatan anggota DPR dalam uji klinis vaksin Nusantara juga jangan sampai menjadi perbuatan politisasi sehingga objektivitasnya dipertanyakan. 

"Jangan sampai tindakan DPR menjadi sampel vaksin Nusantara menjadi bentuk intervensi kepada BPOM yang sejauh ini masih menilai vaksin Nusantara belum layak dipakai berdasarkan pertimbangan ilmiah kesehatan," ujar Lucius.

Baca Juga: Ini Alasan Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie Akui Sudah Disuntik Vaksin Nusantara

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, langkah sejumlah anggota DPR yang akan menerima vaksin Nusantara menunjukkan tidak adanya kerja sama antarlembaga dalam menangani Covid-19 di Indonesia. 

Lembaga yang dimaksud yaitu DPR dan BPOM, yang alih-alih kerja sama, justru terlihat saling berkompetisi. 

"Ada persoalan karut-marut di dalam penanganan Covid-19, di mana antarlembaga bukan berkolaborasi, tapi malah berkompetisi, ini yang jadi masalah," ujar Trubus kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021). 

Trubus mengingatkan DPR dan pihak-pihak yang akan mendapatkan suntikan vaksin Nusantara bahwa jika BPOM belum mengeluarkan izin, namun suntikan sudah diberikan, maka yang menjadi pertanyaan; siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi. 

"Yang menjadi rumit adalah ketika vaksin Nusantara disuntikkan, kemudian timbul masalah pasca vaksinasi, yang bertanggung jawab siapa?" ungkapnya. 

Jika dinamika antarlembaga negara yang menangani Covid-19 terus terjadi seperti ini, Trubus menilai, masyarakat akan kehilangan rasa percaya kepada kedua lembaga. 

"Selain itu baik DPR dan BPOM akan menjadi instansi yang lemah. Sebab munculnya public distrust akan membuat persepsi publik pada dua lembaga tidak terkontrol," ujarnya. 

Baca Juga: Antibodi Vaksin Nusantara Dianggap Tak Meyakinkan, BPOM Belum Mau Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II

 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:27
TINJAU VAKSINASI COVID-19 DI TANGERANG SELATAN, WAPRES TEGASKAN PEMERINTAH INGIN PERCEPAT “HERD IMMUNITY”   WAPRES MA'RUF AMIN MENINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 MASSAL YANG DIGELAR DI SPORT CENTER, TANGERANG SELATAN   TIM DENSUS 88 TANGKAP 13 TERDUGA TERORIS DI RIAU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI JARINGAN JEMAAH ISLAMIYAH   PEMKAB PONOROGO BERKOLABORASI DENGAN KEMENSOS UNTUK ATASI MASALAH DISABILITAS INTELEKTUAL    POLISI SEBUT KELUARGA MUSISI ANJI MENGAJUKAN REHABILITASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOBA    POLISI SEBUT MUSISI ANJI MENGAKU MENGONSUMSI NARKOBA SEJAK SEPTEMBER 2020    MUSISI ANJI JADI TERSANGKA KASUS NARKOBA DAN TENGAH DITAHAN DI RUTAN MAPOLRES JAKARTA BARAT    ICW: HUKUMAN JAKSA PINANGKI SEHARUSNYA DIPERBERAT, KARENA TERLIBAT KORUPSI SUAP DAN PENCUCIAN UANG   ICW: PEMANGKASAN VONIS HUKUMAN PINANGKI SIRNA MALASARI OLEH PENGADILAN TINGGI JAKARTA RUSAK AKAL SEHAT PUBLIK    TIGA VARIAN VIRUS KORONA YANG DITEMUKAN DI JAKARTA ASAL INGGRIS, BETA ASAL AFRIKA SELATAN, DAN DELTA ASAL INDIA    KADINKES DKI WIDYASTUTI MENYATAKAN SAAT INI SUDAH DITEMUKAN TIGA VARIAN BARU VIRUS KORONA DI JAKARTA    PT FREEPORT INDONESIA MULAI VAKSINASI COVID-19 UNTUK 38.000 KARYAWAN BESERTA KELUARGA    PEMKAB MADIUN EVAKUASI 89 WARGA DESA BANTENGAN DAN MOJOPURNO YANG POSITIF KORONA KE RSUD DOLOPO    SEBANYAK 89 WARGA DARI 2 DESA DI KECAMATAN WUNGU, MADIUN, POSITIF COVID-19 SETELAH HADIRI HAJATAN PERNIKAHAN