Luhut: KPK Tidak Boleh Jadi Alat Politik Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak menjadi alat politik dan kekuasaan.

Dengan begitu, menurut dia, KPK akan kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Baca Juga: Penggeledahan KPK Diduga Bocor, Barang Bukti Kasus Korupsi Dibawa Kabur Pakai Truk

"KPK harus kokoh. KPK tidak boleh menjadi alat politik dan menjadi alat kekuasaan," kata Luhut dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa (13/4/2021).

Luhut mengatakan, sudah sepatutnya bagi KPK tegak lurus menjalankan tugasnya. Adapun tugas utama KPK ada tiga, yakni pengawasan, pencegahan dan penindakan.

Dari ketiga tugas utama itu, Luhut mendorong KPK mengedepankan tugas pencegahan korupsi.

"Pencegahan itu satu faktor yang sangat penting. Jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang. Justru pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong," ucap Luhut.

Baca Juga: ICW Sebut UU KPK Bikin Lambat Kerja KPK karena Harus Ada Izin Dewas untuk Penggeledahan

"Pemerintah sangat ingin KPK kuat dan KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tidak perlu. Dan kalau itu diperlukan sampai pada penindakan."

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, saat ini terdapat sejumlah program dan megaproyek yang dijalankan pemerintah. Luhut menginginkan KPK berperan serta untuk mengawal agar tidak terjadi korupsi.

Adapun beberapa proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perbaikan sistem di Pelabuhan Batam dengan National System Windows, hingga penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional.

"Ini proyek yang saya singgung dengan KPK. Ayo kita awasi sama-sama proses TKDN ini," ujar Luhut.

Baca Juga: ICW Menduga Keras Ada Oknum yang Bocorkan Informasi Penggeledahan KPK