Bukan OTT, Ini Saran Luhut ke KPK Buat Turunkan Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak berbanding lurus dengan penurunan kasus rasuah.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai selama ini OTT KPK tidak membuahkan hasil yang diharapkan yakni efek jera dan berujung turunnya angka kasus korupsi.

Luhut menyarankan agar KPK lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan seperti OTT.

Baca Juga: Luhut Minta KPK Pantau Proyek Kereta Cepat, Kenapa Nih?

"Jangan biarkan orang terjerumus, kalau masih bisa kita ingatkan. Pengalaman saya sekarang hampir 7 tahun di kabinet ini, saya lihat memang pencegahan ini baru akhir-akhir ini semakin baik dan itu menurut saya hal ini sangat penting, tidak sekadar OTT," ujar Luhut saat peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK tahun 2021-2022 di gedung KPK, Selasa (13/4/2021).

Luhut juga tak membantah jika kasus korupsi yang terjadi tidak terlepas dari kesalahan pemerintah. Untuk itu ia menyarankan agar KPK dapat dilibatkan dalam perencanaan proyek yang digagas pemerintah. Hal ini menurutnya bagian dari pencegahan terjadinya kasus korupsi.

Salah satu contoh proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan KPK. Luhut menilai banyak yang bisa di hemat dari proyek yang di resmikan Presiden Jokowi pada 21 Januari 2016.

Contoh lain perbaikan sistem di Pelabuhan Batam yang menggunakan National Single Window. Begitu juga dengan Batam Logistics Ecosystem yang akan diterapkan di delapan pelabuhan di Indonesia yang perlu pendampingan KPK.

Baca Juga: Luhut Bongkar Alasan Dirinya Kerap Urus Sana Sini

"KPK ini super sakti, jadi sebenarnya kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahannya akan banyak, akan bisa menurunkan korupsi, tapi kalau hanya sekadar penindakan terus tanpa pencegahan saya pikir juga tidak akan arif. Sekarang saya lihat pimpinan KPK banyak mendorong pencegahan dan saya sangat apresiasi tentang itu," ujar Luhut.