Kompas TV nasional politik

Bukan OTT, Ini Saran Luhut ke KPK Buat Turunkan Kasus Korupsi

Rabu, 14 April 2021 | 06:15 WIB
bukan-ott-ini-saran-luhut-ke-kpk-buat-turunkan-kasus-korupsi
Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak berbanding lurus dengan penurunan kasus rasuah.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai selama ini OTT KPK tidak membuahkan hasil yang diharapkan yakni efek jera dan berujung turunnya angka kasus korupsi.

Luhut menyarankan agar KPK lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan seperti OTT.

Baca Juga: Luhut Minta KPK Pantau Proyek Kereta Cepat, Kenapa Nih?

"Jangan biarkan orang terjerumus, kalau masih bisa kita ingatkan. Pengalaman saya sekarang hampir 7 tahun di kabinet ini, saya lihat memang pencegahan ini baru akhir-akhir ini semakin baik dan itu menurut saya hal ini sangat penting, tidak sekadar OTT," ujar Luhut saat peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK tahun 2021-2022 di gedung KPK, Selasa (13/4/2021).

Luhut juga tak membantah jika kasus korupsi yang terjadi tidak terlepas dari kesalahan pemerintah. Untuk itu ia menyarankan agar KPK dapat dilibatkan dalam perencanaan proyek yang digagas pemerintah. Hal ini menurutnya bagian dari pencegahan terjadinya kasus korupsi.

Salah satu contoh proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan KPK. Luhut menilai banyak yang bisa di hemat dari proyek yang di resmikan Presiden Jokowi pada 21 Januari 2016.

Penulis : Johannes Mangihot





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:54
SATGAS PAPUA BARAT: SEBANYAK 95 PERSEN PASIEN COVID-19 DI PAPUA BARAT SEMBUH   MENPAREKRAF HARAP DESA WISATA MAMPU MENJADI LOKOMOTIF KEBANGKITAN PEREKONOMIAN TANAH AIR   PEMKAB PAMEKASAN, JATIM, RANCANG PROGRAM HAFALAN-MENULIS AL QURAN UNTUK SISWA TINGKAT SD DAN SMP   MENAKER IDA FAUZIYAH: PROGRAM VAKSINASI PERKUAT KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI INGATKAN KEPALA DESA KELOLA DANA DESA SECARA TRANSPARAN   PEMPROV PAPUA IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI ISU SABOTASE ATAS TERGANGGUNYA JARINGAN KOMUNIKASI   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SESALKAN KASUS PENGGUNAAN ALAT TES ANTIGEN BEKAS DI BANDARA KUALANAMU   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY AJAK TOKOH AGAMA KAMPANYEKAN PENTINGNYA MEMBENDUNG PENULARAN COVID-19   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI AJAK BURUH BANTU PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19   KEPALA KSP MOELDOKO: PEMERINTAH KAWAL IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA, TAK PERNAH ABAIKAN KESEJAHTERAAN BURUH   ELSAM DAN ICJR MINTA PEMERINTAH KAJI KEMBALI PEMBERIAN LABEL TERORIS TERHADAP KKB DI PAPUA   SOAL VAKSINASI GOTONG-ROYONG, KADIN MASIH TUNGGU HARGA SINOPHARM DARI PT BIO FARMA   SOSIALISASIKAN PROGRAM VAKSINASI GOTONG-ROYONG, KADIN SIAPKAN VAKSIN CENTER UNTUK PERUSAHAAN KECIL DAN UMKM   KAMAR DAGANG DAN INVESTASI INDONESIA SOSIALISASIKAN PROGRAM VAKSINASI GOTONG-ROYONG PADA SELASA, 4 MEI 2021