Kompas TV nasional update

Menkeu Sri Mulyani Sebut Adanya Temuan Data Fiktif Penerima Bansos yang Rawan Jadi Celah Korupsi

Selasa, 13 April 2021 | 23:56 WIB

KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti adanya temuan data fiktif penerima bantuan sosial di tengah pandemi covid-19 yang dianggap rawan menjadi celah korupsi.

Menkeu meminta Kementerian lembaga terkait melakukan pengawasan ekstra ketat dalam penggunaan uang negara untuk penyaluran program bansos covid-19 yang rawan disalahgunakan.

Menkeu menyebut salah satunya dengan modus dugaan data fiktif dan duplikasi data penerima bansos. 

Di tahun 2021, melalui APBN pemerintah menggelontorkan anggaran 110 triliun rupiah untuk program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan setidaknya ada 16,7 juta penerima bansos tidak memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan.

Terkait hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini berjanji akan membuka data penerima bantuan sosial atau bansos pada pertengahan April ini kepada masyarakat.

Sehingga dapat dilakukan pengecekan langsung oleh masyarakat agar penyaluran bansos berjalan transparan.

Selain itu, Risma juga menyebut data penerima bansos pada Bulan Maret dan April 2021 ini, sudah sesuai dengan NIK berkat kerja sama pemerintah daerah dan Kemendagri.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:40
WHO SEBUT VARIAN VIRUS COVID-19 ASAL INDIA DITEMUKAN DI 44 NEGARA   WHO: TREN KASUS POSITIF COVID-19 DI BEBERAPA NEGARA MASIH TINGGI   KETUM PSSI MOCHAMAD IRIAWAN MENGATAKAN PIHAKNYA TELAH LAKSANAKAN PEMBERIAN THR KE SELURUH PEMAIN TIMNAS INDONESIA   MENPORA ZAINUDIN AMALI PASTIKAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) PAPUA AKAN TETAP BERJALAN   BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) RI JEMPUT 8 NELAYAN YANG TELAH DIBEBASKAN DI MALAYSIA   TENTARA MALAYSIA BEBASKAN 8 NELAYAN INDONESIA YANG DITANGKAP   KASUS KREDIT FIKTIF RP 8,7 MILIAR, MANTAN KEPALA CABANG BANK BJB TANGERANG DITUNTUT 6 TAHUN PENJARA   WAKIL KETUA KOMISI III DPR PANGERAN KHAIRUL SALEH MINTA 75 PEGAWAI KPK YANG TIDAK LOLOS TWK TAK DIBERHENTIKAN   KPK KOORDINASI DENGAN BKN DAN KEMENPAN RB PERIHAL 75 PEGAWAI KPK YANG DIBEBASTUGASKAN   SEBANYAK 23.752 WARGA DI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA, SUDAH DIVAKSIN COVID-19   BANDARA I GUSTI NGURAH RAI CATAT TELAH LAYANI 5.294 PENUMPANG NON-MUDIK RUTE DOMESTIK SELAMA MASA LARANGAN MUDIK   KETUA DPR RI PUAN MAHARANI AKAN TINJAU PELAKSANAAN LARANGAN MUDIK DI BANDARA SOEKARNO-HATTA   DISHUB DKI JAKARTA BATASI OPERASIONAL SELURUH TRANSPORTASI SAAT LIBUR LEBARAN   KASUS COVID-19 MASIH TINGGI, MASJID ISTIQLAL BATAL GELAR SHALAT IDUL FITRI 1442 HIJRIAH