Kompas TV nasional sapa indonesia

Urgensi Jokowi Membentuk Dua Kementerian Baru dan Kemunculan Isu Reshuffle Kabinet

Senin, 12 April 2021 | 12:01 WIB

KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Investasi dan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Hal ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.

Persetujuan DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan 2 Kementerian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

Dalam rapat ini, seluruh anggota DPR sepakat terhadap penggabungan tugas dan fungsi Kemenristekdikti ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian baru yakni Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabali menyebutkan rencana pembentukan Kementerian Investasi sebelumnya pernah disampaikan Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan investasi.dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara, penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendikbud Ristek, dinilai akan memperkuat fungsi penelitian dan pengabdian di masyarakat.

Diantara kebijakan pemerintah terkait dua Kementerian ini, peleburan fungsi Kemenristek dan Kemendikbud memunculkan perdebatan dan dinilai merupakan langkah mundur.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan pemerintah seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa penggabungan kedua kementerian tersebut tidak efektif.

Analis Politik, Adi Prayitno juga menyebutkan penggabungan ini tentu sudah didasarkan evaluasi, seperti adanya salah satu Kementerian yang kurang 'perform' selama ini. Tak hanya itu, pendidikan dan riset juga merupakan satu hal yang tak terpisahkan yang sudah termaktub dalam Tri Dharma. Kementerian ini juga pada awal sejarahnya memang tidak dipisahkan. 

Namun, kebijakan penggabungan fungsi Kemenristek dan Kemendikbud ini dinilai bakal diikuti oleh persoalan baru, salah satunya terkait perombakan kabinet.

Lantas, bagaimana efektifitas pembentukan dua Kementerian baru ini?

Simak pembahasan selengkapnya bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Analis Politik, Adi Prayitno.


 

Penulis : Anjani Nur Permatasari





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:39
FABIO QUARTARARO AKUI CEDERA LENGAN MEMBUAT IA TIDAK TAMPIL MAKSIMAL DI MOTOGP JEREZ, SPANYOL   BMKG: APRIL-MEI 2021 ADALAH MASA PERALIHAN MUSIM HUJAN KE MUSIM KEMARAU   BMKG: TELAH TERJADI 2918 KALI GEMPA TEKTONIK SEJAK JANUARI HINGGA APRIL 2021   ALIANSI JURNALIS INDONESIA: ADA 90 KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS SEPANJANG MEI 2020-2021   EPIDEMIOLOG INGATKAN BAHAYA PENYEBARAN VIRUS KORONA DARI PUSAT PERBELANJAAN   SATGAS COVID-19: KERUMUNAN YANG TERJADI DI PASAR TANAH ABANG RUNTUHKAN HASIL JERIH PAYAH PEMERINTAH ATASI PANDEMI   POLDA PAPUA BARAT PERKETAT PENGAWASAN DI BATAS WILAYAH UNTUK CEGAH WARGA YANG NEKAT MUDIK   ANTISIPASI PEMUDIK, PEMKOT DAN POLRESTA BOGOR SIAPKAN ENAM LOKASI POS SEKAT DAN DUA LOKASI “CHECK POINT”   POLDA PAPUA: TERDAPAT 6 KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA YANG AKTIF GANGGU KEAMANAN DI PAPUA   KEMENDIKBUD-RISTEK ANGGARKAN DANA RP 1 TRILIUN UNTUK PENERAPAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA   KEMENKOMINFO AKAN BANGUN 422 UNIT BTS DI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK KEBUTUHAN AKSES KOMUNIKASI   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MENILAI PERLU KERJA SAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TERKAIT LARANGAN MUDIK   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: MESKI PRIORITAS, PENANGANAN KEMISKINAN DI PAPUA MASIH DIPERLUKAN KERJA KERAS   PRESIDEN JOKOWI BERHARAP VAKSINASI BAGI PELAKU USAHA DAPAT MENGURANGI DAN MEMPERLAMBAT PENYEBARAN COVID-19