Kompas TV regional sosial

BNPB Minta BPBD NTT Buat SOP Menghadapi Siklon Tropis Seroja

Kompas.tv - 11 April 2021, 00:17 WIB
bnpb-minta-bpbd-ntt-buat-sop-menghadapi-siklon-tropis-seroja
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi terdampak banjir bandang di NTT, Jumat (9/4/2021) (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)
Penulis : Baitur Rohman | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) NTT untuk membuat standart operational procedure (SOP) sebagai bentuk mitigasi menghadapi siklon tropis seroja di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Tujuannya SOP ini adalah untuk mencegah korban jiwa yang terjadi, sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari.

Doni menjelaskan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang relatif mendapat curah hujan yang minim setiap tahun. Namun, ketika terjadi siklon tropis seroja, kondisi cuaca berubah secara drastis.

“Tetapi ketika ada siklon tropis, maka hujan lebat terjadi, angina kencang melanda, dan dampaknya adalah kerusakan yang masif," kata Doni dalam konferensi pers via Zoom, Sabtu (10/4/2021) malam pukul 20.00 WIB.

Dari hasil kajian data korban yang dilakukan BNPB, kebanyakan masyarakat yang menjadi korban bencana tinggal di daerah-daerah kaki bukit yang merupakan daerah aliran sungai.

Baca juga: Update BNPB: Korban Bencana NTT Capai 174 Orang Meninggal, 48 Hilang

Ketika curah hujan tinggi, terjadi penyumbatan hingga membentuk bendungan air secara alami. Pada saat beban volume air tidak bisa dibendung lagi, maka terjadilah banjir bandang.

Mencermati hal ini, kata Doni, penting adanya standart operational procedure (SOP) untuk menghadapi siklon tropis seroja, terutama setelah mendapat informasi curah hujan tinggi dari BMKG.

Dengan demikian, masyarakat bisa segera diperingatkan dan diungsikan sementara dari daerah rawan bencana.

Kemudian langkah proaktif lainnya, yaitu menyusuri dan memeriksa kondisi sungai dengan melibatkan tenaga ahli dari kalangan pecinta alam, anggota BNPB atau BPBD.

Dalam hal ini, BNPB juga akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM untuk menyediakan helikopter.

Tujuannya, untuk melihat apakah ada material yang menutupi dan menghambat aliran sungai sehingga bisa dilakukan upaya pembersihan jika diperlukan.

 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x