Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Revisi UU KPK, Terbitlah SP3 Sjamsul Nursalim di Kasus BLBI - Opini Budiman

Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka BLBI Sjamsul Nursalim, memicu kontroversi.

Sejumlah aktivis anti korupsi menilai KPK terlalu cepat menyerah dengan menghentikan penyidikan kasus Nursalim.

Nursalim ditetapkan sebagai tersangka 10 Juni 2019. Belum sampai dua tahun, penyidikannya dihentikan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penghentian penyidikan atas kasus Nursalim adalah agar ada kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus bekas Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang diputus lepas dari tuntutan hukum, ikut menjadi latar belakang mengapa kasus Nursalim dihentikan.

Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Nursalim,mengatakan, putusan KPK menghentikan penyidikan kasus kliennya sudah tepat.

Kasus Nursalim sudah selesai saat Nursalim menandatangani perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA). Kewajiban Nursalim sebagai pemegang saham, sudah diselesaikan pada tanggal 25 Mei 1999.

Otto menyebut ada jaminan dari Pemerintah, setelah Nursalim menyelesaikan kewajibannya. Maka Pemerintah tidak akan menuntut atau menggugat lagi, Kompas, 20 Juni 2019.

Namun bagi publik, ada ketidakadilan ketika kasus Nursalim dalam kasus BLBI yang merugikan negara 4,5 triliun rupiah itu dihentikan penyidikannya oleh KPK.

Rasa keadilan publik terusik tentunya karena ada kasus lain yang hukumannya dirasakan tidak sebanding dengan apa yang dialami Nursalim.

Namun apapun langkahnya, jalur hukumlah yang harus ditempuh. Jangan sampai penerbitan SP3 juga terkait dengan hitungan-hitungan politik.

KPK juga punya tugas membereskan nama terdakwa yang ikut serta tercantum dalam dakwaan kasus korupsi. 

Video Grafis: Achmad Agus Ilyas

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:15
KURANG DARI 100 HARI OLIMPIADE TOKYO, JEPANG KEMBALI PERPANJANG MASA DARURAT COVID-19   PFIZER DONASIKAN VAKSIN COVID-19 BAGI ATLET DAN OFISIAL DI PERHELATAN OLIMPIADE TOKYO   ISIS KLAIM BERTANGGUNG JAWAB DALAM SERANGAN BOM TERHADAP KETUA PARLEMEN DAN MANTAN PRESIDEN MALADEWA, M NASHEED   DINKES NGANJUK, JATIM, SIAPKAN 2.000 ALAT TES CEPAT ANTIGEN UNTUK 3 POS PENYEKATAN LARANGAN MUDIK   MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA PASTIKAN KUOTA GELOMBANG 17 AKAN TERSEDIA SEBANYAK 44.000 ORANG   WALI KOTA SEMARANG HENDRAR PRIHADI IMBAU MASYARAKAT SHALAT ID DI MASJID TERDEKAT DENGAN PROKES KETAT   DISDIK DKI PASTIKAN SELURUH PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021 DILAKUKAN SECARA DARING   KEMENHUB: PELARANGAN MUDIK LEBARAN TETAP BERLAKU DI WILAYAH AGLOMERASI   KEMENAKER KERAHKAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN YANG BERADA DI PUSAT DAN DAERAH AWASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN THR   MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA PEMDA SANKSI TEGAS PELANGGAR ATURAN THR   MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT POSKO THR KEAGAMAAN 2021 TERIMA 899 ADUAN THR   MANTAN KETUA KPK BUSYRO MUQODDAS MENILAI SOAL DALAM TES WAWASAN KEBANGSAAN KPK TAK SESUAI DENGAN NILAI KEBANGSAAN   MA: HUKUMAN PENJARA DJOKO SUSILO TETAP 18 TAHUN PENJARA DENGAN DENDA RP 1 MILIAR   MA MINTA KPK KEMBALIKAN KELEBIHAN HASIL LELANG DAN BARANG BUKTI MILIK DJOKO SUSILO