Kompas TV klik360 sinau

Serba-serbi THR, Tunjangan Khusus yang Hanya Ada di Indonesia

Jumat, 9 April 2021 | 18:05 WIB

SOLO, KOMPAS.TV - Memasuki bulan Ramadhan, banyak masyarakat Indonesia menyambutnya dengan suka cita.

Tidak hanya karena penuh berkah, bulan puasa juga menjadi waktu bagi perusahaan atau tempat bekerja, untuk memberi tunjangan hari raya (THR) buat para pekerjanya.

Nah, sebenarnya siapa yang mengusulkan THR? Sejak kapan THR ini diberlakukan? Simak informasinya berikut ini.

Sejarah THR

Berdasarkan informasi dari LIPI, THR pertama kali diadakan pada era Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi sekitar tahun 1950-an.

THR diberikan sebagai salah satu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau yang waktu itu disebut sebagai pamong pradja.

Soekiman ingin mengambil hati pegawai yang kebanyakan berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan memberikan tunjangan di akhir bulan puasa sehingga memberikan dukungan pada kabinet yang dipimpinnya.

Sejak saat itulah THR jadi program rutin pemerintah Indonesia, bahkan pemberian THR dari pengusaha untuk pekerja juga diatur oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah

Aturan pemberian THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tersebut menjelaskan definisi THR, juga mengatur waktu pemberian serta besaran THR yang wajib diberikan kepada pekerja.

Hanya ada di Indonesia

Kebijakan pemberian THR ini ternyata hanya ada di Indonesia. Di negara-negara lain, menjelang hari raya tidak ada tunjangan khusus sejenis THR ini.

Namun, ada uang tunjangan lain yang diberikan perusahaan kepada pekerja menjelang musim liburan tiba, yaitu holiday allowance.

Salah satu contoh negara yang menerapkan holiday allowance adalah Belanda, yang memberikan tunjangan pada pekerja menjelang musim puncak Tulip bermekaran untuk mempersiapkan liburan musim panas.(*)

Video Editor: Arief Rahman

Penulis : Gempita Surya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:03
KAPASITAS PENGUNJUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAU MAL DI DEPOK SELAMA LIBUR LEBARAN DIBATASI MAKSIMUM 30 PERSEN    MUDIK DILARANG, TRAFIK TRUK DARI JAWA KE SUMATERA NAIK 24 PERSEN   PEMKAB BANYUMAS IZINKAN OBYEK WISATA TETAP BUKA SAAT LIBUR LEBARAN DENGAN SYARAT PENERAPAN PROKES KETAT    PEMKAB PATI, JATENG, PERKETAT AKSES MASUK KE PERUMAHAN RSS SIDOKERTO SETELAH 56 WARGA PERUMAHAN TERPAPAR COVID-19    DIRLANTAS POLDA BANTEN KOMBES RUDY PURNOMO: SEJUMLAH TEMPAT WISATA BANTEN BUKA SECARA TERBATAS SAAT LIBUR LEBARAN    POLDA BANTEN MELARANG MASYARAKAT DARI LUAR WILAYAH BERKUNJUNG KE TEMPAT WISATA DI BANTEN    SELAMA MASA LARANGAN MUDIK, KEMENHUB KURANGI OPERASIONAL DERMAGA DAN KAPAL DI MERAK-BAKAUHENI   KEMENTERIAN PPPA USUL PEREMPUAN LEBIH BANYAK MENERIMA BANTUAN PRESIDEN USAHA MIKRO (BPUM)    KADISDIK: PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DKI JAKARTA JALUR PRESTASI TAK MENGGUNAKAN SYARAT BATAS USIA   PEMPROV DKI JAKARTA MENERIMA 2.189 PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) SEJAK 6-8 MEI 2021   SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA: MASIH ADA PERUSAHAAN DI KOTA TANGERANG YANG BELUM LUNASI THR TAHUN LALU    KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO TEGASKAN DAERAH ZONA MERAH COVID-19 TAK BOLEH BUKA TEMPAT WISATA    WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON PASTIKAN TAK ADA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN KARENA TAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN    KPK AKAN BERKOORDINASI DENGAN KEMENPAN RB DAN BKN TERKAIT TINDAK LANJUT 75 PEGAWAI YANG DINYATAKAN TIDAK LOLOS TWK