Kompas TV nasional sosial

Akan Ada Keringanan Royalti Musik Bagi Pengusaha UMKM, Pengamen Gratis

Jumat, 9 April 2021 | 13:26 WIB
akan-ada-keringanan-royalti-musik-bagi-pengusaha-umkm-pengamen-gratis
Ilustrasi pusat perbelanjaan (Sumber: Pixabay)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 yang mengatur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik resmi diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021. Sampai hari ini, Jumat (9/4/2021), pembahasan seputar isu ini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. 

Salah satunya adalah pembahasan tentang pemberlakuan PP ini di usaha-usaha kecil dan menengah. Banyak pengusaha yang  keberatannya akan hal ini. Seperti  diketahui, tarif bagi tiap pihak pengguna lagu berbeda-beda tergantung jenis usaha. 

Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Freddy Harris pada konferensi pers via zoom mengenai Royalti Musik pada Jumat (9/4/2021)  mengatakan bahwa akan ada keringanan bagi usaha-usaha dan tempat rekreasi kecil dan menengah. 

"Akan ada keringanan royalti bagi toko rekreasi UMKM, baik itu kafe, restoran dan rumah makan kecil," kata Freddy. 

Baca Juga: Ini Besar Tarif dan Cara Bayar Royalti Musisi Berdasarkan Tempat dan Jenis Kegiatan

Sementara itu bagi sebagian khalayak yang menyuarakan kekhawatirannya bagi kelompok pengamen juga diminta tidak khawatir.

Meskipun secara hukum masuk ke dalam aturan pembayaran royalti; yakni penggunaan untuk keperluan ekonomi dan komersil. Tetapi, pemerintah menjamin bahwa pemerintah tidak akan pernah mengambil jatah royalti dari pengamen. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:28
ALI AKBAR, ATE, EGI HAW, NOPEK NOPIAN, RIO DUMATUBUN, SIAPA YANG AKAN PULANG? TONTON BIG 5 SUCI IX MALAM INI PUKUL 22.00    WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: PEMBANGUNAN TUGU SEPEDA DI JALAN SUDIRMAN, JAKPUS, UNTUK MEMOTIVASI PARA PESEPEDA   PEMPROV DKI ANGGARKAN PEMBANGUNAN TUGU SEPEDA SEBESAR RP 800 JUTA    PEMKOT TANGERANG MENYATAKAN TENGAH MENGKAJI WACANA PEMBUKAAN BIOSKOP   JAMPIDSUS KEJAGUNG PERIKSA TUJUH SAKSI TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASABRI   USUT DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH, KEJARI GELEDAH KANTOR SEKRETARIAT KONI TANGSEL   OMBUDSMAN RI TEMUKAN POTENSI MALAADMINISTRASI TATA KELOLA EKSPOR BENIH LOBSTER DI KKP    TERDAKWA KASUS DUGAAN KORUPSI EKSPOR BENIH LOBSTER EDHY PRABOWO AKAN JALANI SIDANG PERDANA PEKAN DEPAN   SEJAK 2020, KPK AKUI TELAH MENDORONG PENGELOLAAN TMII KEMBALI DISERAHKAN KE PEMERINTAH   DALAM KTT D-8, PRESIDEN JOKOWI MENDORONG AGAR INDUSTRI “START UP” TERUS DIKEMBANGKAN   TNI & POLRI MASIH UPAYAKAN EVAKUASI KORBAN DAN SALURKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA NTT   KEPALA BNPB DONI MONARDO: JUMLAH KORBAN MENINGGAL TERBANYAK DITEMUKAN DI FLORES TIMUR, TEPATNYA DI PULAU ADONARA   DEWAN PERTIMBANGAN KADIN JAKARTA: TAK ELOK JIKA PENGUSAHA DIPAKSA BAYAR THR MASIH KONDISI PANDEMI   SERIKAT PEKERJA MINTA PEMERINTAH MEWAJIBKAN PENGUSAHA UNTUK MEMBAYARKAN THR LEBARAN SECARA PENUH