BPIP Dorong Kolaborasi dan Legitimasi Diklat PIP

JAKARTA, KOMPAS.TV – Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali melaksanakan upaya strategis mendukung kolaborasi nasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP).

Diskusi terpumpun yang diselenggarakan di Botanical Bogor pada 29 dan 31 Maret ini membahas tentang pentingnya kolaborasi nasional dalam menghadapi tantangan pembangunan karakter bangsa era pandemi Covid-19 serta tahapan revolusi industri 4.0 yang semakin kompleks.

“Pembangunan karakter bangsa itu tujuan utama Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana penyelenggaraan Diklat PIP merupakan bagian yang terintegrasi di dalamnya. Keberhasilan penyelenggaraan Diklat PIP merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa sehingga perlu kolaborasi dan integrasi secara lintas sektor,” tulis BPIP dalam keterangan persnya, Rabu (7/4/2021).

Kolaborasi nasional menjadi prasyarat sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan lintas sektor. Dalam keterangannya, penyelenggaraan Diklat PIP perlu dilakukan dalam suatu sistem nasional sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, terpadu, terstandar, serta berkelanjutan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Buku Ajar Pancasila Diadakan Lagi, BPIP Ditargetkan Rampung 9 April 2021

Dalam jangka panjang, implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi negara dalam praktiknya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada semua lintas generasi secara berkesinambungan.

Wakil Asisten Personel Panglima TNI Brigjen Surya dan Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Sri Suari Widyaiswara menyampaikan, TNI dan Polri sebagai garda terdepan Pancasila, sudah sangat siap melaksanakan kolaborasi sesuai arah kebijakan penyelenggaraan Diklat PIP.

“Kolaborasi fokus pada mekanisme insersi materi Diklat PIP ke dalam berbagai tingkatan program pendidikan dan pelatihan pada sistem pembinaan karier yang berjenjang, bertahap, dan berlanjut yang ada di lingkungan TNI dan Polri,” ujarnya.

Di samping itu, kolaborasi juga dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan ketersediaan tenaga pengajar materi Diklat PIP secara nasional, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Legitimasi PIP

Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Bonardo Aldo Tobing menyampaikan pentingnya sertifikasi kompetensi dalam penyelenggaraan Diklat PIP.

Menurutnya, standar kompetensi bidang pembinaan ideologi Pancasila dapat dikembangkan dengan menggunakan standar kompetensi, baik melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau Standar Kompetensi Khusus (SKK) Pembinaan Ideologi Pancasila. 

“Sertifikat Kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi (pengakuan) terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan,” jelas Bonardo.