Kompas TV nasional hukum

Ini Latar Belakang Kapolri Lisyto Sigit Keluarkan Surat Telegram soal Aturan Peliputan Media

Selasa, 6 April 2021 | 22:08 WIB
ini-latar-belakang-kapolri-lisyto-sigit-keluarkan-surat-telegram-soal-aturan-peliputan-media
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono (Sumber: Screenshot KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencabut Surat Telegram yang Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang berisi aturan peliputan media massa di lingkungan polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menjelaskan, dalam proses penyusunan draf aturan surat telegram tersebut tentunya melewati kajian akedemis dan keinginan Polri untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut Rusdi, sejatinya prinsip aturan peliputan media massa di lingkungan polri agar pelaksanaan fungsi humas di seluruh wilayah lebih profesional dan humanis.

Baca Juga: Cuma Berlaku Sehari, Kapolri Listyo Cabut Surat Telegram Soal Aturan Peliputan Media Massa

Aturan tersebut, sambung Rusdi, bukan bermaksud membatasi tugas jurnalis dalam memberikan informasi.

Namun karena ada multitafsir maka Kapolri memutuskan untuk mencabut kembali aturan tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan.

Termasuk kritik mengenai aturan dalam surat telegram tersebut. Rusdi menyatakan, Polri dapat memahami berbagai kritik yang datang dari masyarakat.

"Karena itu, pimpinan mengeluarkan keibjakan dengan memunculkan Surat Telegram Nomor 759 yang menyatakan bahwa Surat Telegram Nomor 750 dibatalkan," ucap Rusdi saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: Alasan Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Tampilkan Kekerasan Polisi

Adapun Surat Telegram yang Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang berisi 11 aturan peliputan media massa di lingkungan polri diterbikan pada 5 April 2021 dan diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Eddward S Kennedy

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19