Kompas TV nasional hukum

Cuma Berlaku Sehari, Kapolri Listyo Cabut Surat Telegram Soal Aturan Peliputan Media Massa

Selasa, 6 April 2021 | 18:28 WIB
cuma-berlaku-sehari-kapolri-listyo-cabut-surat-telegram-soal-aturan-peliputan-media-massa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Sumber: Istimewa/Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mabes Polri mencabut Surat Telegram Kapolri terkait aturan peliputan media massa di lingkungan Polri.

Surat Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang diteken Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit pada 5 April 2021 itu ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan.

Dalam Surat Telegram tersebut ada 11 poin tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Baca Juga: Kontras Sebut Telegram Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Polisi Bakal Bahayakan Kebebasan Pers

Salah satu isinya yaitu melarang media menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tetapi humanis.

Namun setelah mendapat kritikan dari sejumlah pihak pada 6 April 2021, Kapolri Listyo Sigit mengeluarkan Surat Telegram baru dengan Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 yang berisi pemberitahuan pencabutan Surat Telegram sebelumnya tentang Aturan Peliputan Media Massa di Lingkungan Polri.

Surat pencabutan itu ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:30
TNI AD KIRIM ALAT BERAT DARI JAKARTA BANTU PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DI NTB DAN NTT PASCABENCANA ALAM   PEMKOT TANGERANG SELATAN KAJI PEMBUKAAN KEMBALI BIOSKOP DI TENGAH PANDEMI   KPK SEBUT MASIH ADA 21.939 PENYELENGGARA NEGARA YANG BELUM SAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA   PPATK: RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL & RUU PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA EFEKTIF KURANGI KEJAHATAN EKONOMI   PPATK DAN DENSUS 88 MABES POLRI JALIN KOORDINASI INTENSIF UNTUK CEGAH TINDAK PIDANA TERORISME DI TANAH AIR   KEMENTERIAN AGAMA: BUKA PUASA BERSAMA HARUS DIBATASI PALING BANYAK 50 PERSEN DARI KAPASITAS RUANGAN   PRESIDEN JOKOWI TERBITKAN PP PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUDIK   MUDIK LEBARAN DILARANG, DISHUB DEPOK AKAN AWASI TITIK PEMBERANGKATAN BUS DI LUAR TERMINAL JATIJAJAR   MENPAREKRAF SANDIAGA UNO OPTIMISTIS DESTINASI WISATA TETAP RAMAI MESKIPUN MUDIK LEBARAN DILARANG   KEMENKES: CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS PERTAMA KELOMPOK LANSIA BARU 8,2 PERSEN   KEMENKES: CAKUPAN PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI LANSIA MASIH RENDAH DARIPADA KELOMPOK PETUGAS PUBLIK   WAPRES MA'RUF AMIN HARAP VAKSINASI COVID-19 YANG DILAKUKAN DI BERBAGAI DAERAH BISA DIPERCEPAT   WAPRES MA'RUF AMIN: KEBERHASILAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 BERI OPTIMISTIS PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI   DINAS KESEHATAN DKI PASTIKAN VAKSINASI COVID-19 TETAP JALAN SAAT PUASA RAMADAN