Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Kemenkeu Memperlonggar Kriteria Jaminan Kredit Pengusaha

Selasa, 6 April 2021 | 06:12 WIB
kemenkeu-memperlonggar-kriteria-jaminan-kredit-pengusaha
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani melonggarkan kriteria pengusaha yang mendapat jaminan kredit dari pemerintah. Tujuannya supaya penerima fasilitas penjaminan mencakup lebih banyak kondisi usaha.

Sejumlah perubahan kriteria yang dibuat pemerintah dimaksudkan agar mengurangi risiko yang dihadapi oleh penjamin, perbankan, dan pelaku usaha korporasi selama pandemi Covid-19. 

Pelonggaran atas ketentuan tata kelola penjaminan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021.

Baca Juga: Kemenkeu Jamin Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Cair Setelah Audit BPKP

Berikut rincian perubahan kriteria itu berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan:

  • Mengubah kriteria Pelaku Usaha Korporasi;
  • Menambah tenor pinjaman yang dijamin;
  • Mengurangi batas minimal pinjaman modal kerja;
  • Menambah pengaturan terkait pinjaman sindikasi dan restrukturisasi pinjaman;
  • Mengubah porsi subsidi IJP yang ditanggung Pemerintah;
  • Mengubah formula penghitungan IJP, serta
  • Memperpanjang batas akhir fasilitas penjaminan.

Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Rp17 Triliun Per Tahun untuk Sambungkan Internet ke Seluruh RI

Berdasarkan penyempurnaan ketentuan tersebut, maka kriteria untuk pelaku usaha korporasi selaku terjamin, meliputi:

  1. mempekerjakan tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang. Namun demikian, Menteri dapat memberikan pengecualian jumlah tenaga kerja minimal menjadi 50 orang kepada sektor tertentu yang ditetapkan dalam surat Menteri;
  2. terdampak Covid-19, diantaranya: volume penjualan maupun laba pelaku usaha mengalami penurunan;
  3. Sektor industri pelaku usaha terdampak;
  4. Lokasi usaha pelaku usaha termasuk wilayah yang berisiko;
  5. Perputaran usaha pelaku usaha terganggu; dan/atau
  6. Kredit modal kerja sulit diakses oleh pelaku usaha;
  7. Berbentuk badan usaha;
  8. Merupakan debitur existing dan/atau debitur baru dari Penerima Jaminan;
  9. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan
  10. Memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) posisi per tanggal 29 Februari 2020.

Baca Juga: Risma Sebut Anggaran Habis, Bansos Tunai Tidak Akan Dilanjutkan

Penulis : Dina Karina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:53
MENKOMINFO: HINGGA 30 APRIL 2021, ADA 1.556 HOAKS SOAL COVID-19 DAN 177 SOAL VAKSIN    DISHUB DKI: PENGAJUAN SIKM SELAMA MASA LARANGAN MUDIK BISA DILAKUKAN SECARA DARING    CEGAH PENULARAN COVID-19, PEMPROV JABAR PERPANJANG KERJA SAMA PENYEDIAAN HOTEL UNTUK TENAGA KESEHATAN    POLDA METRO JAYA: SEBANYAK 6.394 PERSONEL GABUNGAN DIKERAHKAN UNTUK ANTISIPASI AKSI "MAY DAY" PADA 1 MEI 2021    DEPUTI V KSP JALESWARI MINTA MASYARAKAT TAK KHAWATIR SOAL PENYEBUTAN KKB PAPUA SEBAGAI ORGANISASI TERORISME    DUKUNG KEMUDAHAN INVESTASI, MENDAGRI MINTA KEPALA DAERAH INVENTARISASI PERDA YANG TAK RELEVAN    MENTERI PPPA: LAKI-LAKI HARUS DUKUNG PERJUANGAN PEREMPUAN CAPAI KESETARAAN GENDER    KEMENTERIAN KESEHATAN: WASPADA PENYEBARAN VARIAN KORONA B117, MOBILITAS WARGA PERLU DITEKAN    PRESIDEN JOKOWI NYATAKAN PEMERINTAH TIDAK INGIN ANGKA KEMATIAN IBU MENINGKAT DI MASA PANDEMI COVID-19    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN TINGKATKAN PENGAWASAN TEMPAT KARANTINA WARGA NEGARA ASING    ANTISIPASI LONJAKAN PENUMPANG, TERMINAL KALIDERES, JAKARTA BARAT, AKAN TAMBAH KUOTA TES GENOSE    KEPALA KSP MOELDOKO: AKSES LAYANAN KESEHATAN JIWA MASIH TERBATAS, BARU ADA 51 RUMAH SAKIT JIWA    KEPALA KSP MOELDOKO MINTA MENKES BUDI GUNADI SADIKIN BANGUN RUMAH SAKIT JIWA DI ENAM PROVINSI   POLRES METRO JAKARTA TIMUR SIAPKAN 388 PERSONEL UNTUK PENGAMANAN HARI BURUH PADA 1 MEI 2021