Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Kemenkeu Memperlonggar Kriteria Jaminan Kredit Pengusaha

Selasa, 6 April 2021 | 06:12 WIB
kemenkeu-memperlonggar-kriteria-jaminan-kredit-pengusaha
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani melonggarkan kriteria pengusaha yang mendapat jaminan kredit dari pemerintah. Tujuannya supaya penerima fasilitas penjaminan mencakup lebih banyak kondisi usaha.

Sejumlah perubahan kriteria yang dibuat pemerintah dimaksudkan agar mengurangi risiko yang dihadapi oleh penjamin, perbankan, dan pelaku usaha korporasi selama pandemi Covid-19. 

Pelonggaran atas ketentuan tata kelola penjaminan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021.

Baca Juga: Kemenkeu Jamin Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Cair Setelah Audit BPKP

Berikut rincian perubahan kriteria itu berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan:

  • Mengubah kriteria Pelaku Usaha Korporasi;
  • Menambah tenor pinjaman yang dijamin;
  • Mengurangi batas minimal pinjaman modal kerja;
  • Menambah pengaturan terkait pinjaman sindikasi dan restrukturisasi pinjaman;
  • Mengubah porsi subsidi IJP yang ditanggung Pemerintah;
  • Mengubah formula penghitungan IJP, serta
  • Memperpanjang batas akhir fasilitas penjaminan.

Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Rp17 Triliun Per Tahun untuk Sambungkan Internet ke Seluruh RI

Berdasarkan penyempurnaan ketentuan tersebut, maka kriteria untuk pelaku usaha korporasi selaku terjamin, meliputi:

  1. mempekerjakan tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang. Namun demikian, Menteri dapat memberikan pengecualian jumlah tenaga kerja minimal menjadi 50 orang kepada sektor tertentu yang ditetapkan dalam surat Menteri;
  2. terdampak Covid-19, diantaranya: volume penjualan maupun laba pelaku usaha mengalami penurunan;
  3. Sektor industri pelaku usaha terdampak;
  4. Lokasi usaha pelaku usaha termasuk wilayah yang berisiko;
  5. Perputaran usaha pelaku usaha terganggu; dan/atau
  6. Kredit modal kerja sulit diakses oleh pelaku usaha;
  7. Berbentuk badan usaha;
  8. Merupakan debitur existing dan/atau debitur baru dari Penerima Jaminan;
  9. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan
  10. Memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) posisi per tanggal 29 Februari 2020.

Baca Juga: Risma Sebut Anggaran Habis, Bansos Tunai Tidak Akan Dilanjutkan

Penulis : Dina Karina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:50
PRESIDEN BARCELONA JOAN LAPORTA: LIONEL MESSI DIPASTIKAN BERTAHAN DI BARCELONA MUSIM DEPAN    TAJ MAHAL INDIA KEMBALI DIBUKA DENGAN PENERAPAN PROKES KETAT, PENGUNJUNG DIBATASI HANYA 650 ORANG   HASIL UJI COBA FASE AKHIR VAKSIN COVID-19 BUATAN BIOTEKNOLOGI JERMAN, CUREVAC, HANYA EFEKTIF 47%   QATAR IZINKAN 80% PEGAWAI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA KEMBALI BEKERJA DI KANTOR MULAI 18 JUNI 2021   JUMLAH PASIEN POSITIF COVID-19 DARI KLASTER COPA AMERICA 2021 MENCAPAI 52 ORANG   AS KEMBALI MEMBELI LEBIH DARI 200 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19 BUATAN MODERNA   BPBD MALUKU TENGAH: 7.227 WARGA MENGUNGSI AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1   GUBERNUR JABAR AKAN TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR DI RS HINGGA 40% JIKA PENYEBARAN COVID-19 MAKIN MEMBURUK   KOTA BOGOR KEMBALI BERLAKUKAN SISTEM GANJIL-GENAP AKHIR PEKAN INI GUNA TEKAN LAJU PENYEBARAN COVID-19   KADIN INDONESIA PASTIKAN TENAGA KERJA ASING BISA MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG   KEMENKOMINFO: TENGGAT PELUNASAN TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA HINGGA 31 JULI 2021   TOTAL TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 1 JUNI 2021 SEBESAR RP 442 M   PEMERINTAH TUNGGU PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA LUNASI TUNGGAKAN TAGIHAN BHP FREKUENSI RADIO   MENDIKBUD-RISTEK NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS STOP JIKA ADA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO