Utang Indonesia Masih Menumpuk, Fadli Zon Kritik Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.TV- Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengeritik rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara. Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini, seharusnya Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan prioritas agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 dengan cepat dan sesedikit mungkin korban, serta memulihkan ekonomi negara dengan menggenjot ekonomi rakyat. 

"Untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, menurut saya sama sekali tidak ada urgensinya. Itu bisa dilakukan kalau kita dalam kondisi normal atau ada kelebihan anggaran. Saat ini kita  agak kesulitan anggaran, utang kita menumpuk, melebihi Rp6 ribu triliun. Saya kira, tidak pada tempatnya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru itu,” kata Fadli dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP dengan Tema “Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2).

Baca Juga: Kritik Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, PAN: Masih Pandemi Corona, Seharusnya Tak Mendesak

Sementara menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, menurutnya,  99 persen biaya pemindahan datang dari pihak swasta.

"Hanya sekitar 1 persen anggaran dari APBN. Sebanyak 99 persen pendanaan dari swasta," kata Suharso dilansir dari Kompas.id, Senin (5/4/2021). 

"Anggaran satu persen APBN itu sebagai stimulus bagi investor swasta. Yang didorong investasi dari badan usaha milik negara dan swasta," lanjut dia. 

Baca Juga: Menakjubkan, Desain Masjid Agung Ibu Kota Baru oleh Nyoman Nuarta

Suharso mengatakan, pemerintah menargetkan fasilitas di ibu kota baru bisa dihuni pada tahun 2024. Adapun fasilitas itu antara lain istana negara, perkantoran, sebagian rumah dinas, dan fasilitas pendukungnya.