Sebut Moeldoko Punya 3 Opsi, Andi Mallarangeng: Lucu Kalau Menuntut Kolega, Yasonna Laoly

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko punya tiga pilihan saat ini. Hal ini setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang.

“Nah bagi saya ini kita perlu melihat secara jernih opsi-opsi dari Pak Moeldoko, menurut saya opsi Pak Moeldoko ada tiga,” kata Andi dalam keterangan tertulis, Senin (5/4/2021).

Pilihan pertama, Moeldoko dapat mengundurkan diri sebagai pimpinan KLB Deli Serdang. Andi menilai, Moeldoko bisa mengundurkan diri karena kubu KLB Deli Serdang seperti menipu Moeldoko.

Baca Juga: Sebut Putusan Menkumham Soal Hasil KLB Demokrat Bukan Akhir, Kubu Moeldoko: Ini Baru Babak Awal

Andi mengatakan, Moeldoko menerima iming-iming dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Menurut Andi, janji “angin surga” itu adalah informasi tidak benar.

“Seakan-akan ketika beliau mencalonkan diri sebagai ketum Partai Demokrat, lalu kemudian pastilah pengurus-pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia akan mendukung. Ya kira-kira semacam itulah dan Pak Moeldoko bisa dikatakan 'Saya ditipu oleh orang-orang ini',” ujar Andi.

Mantan terpidana korupsi kasus proyek Hambalang itu beranggapan, Moeldoko juga bisa memilih opsi kedua, yaitu mendirikan partai baru. Andi berpendapat, hal ini dapat menghentikan keributan yang muncul di antara kubu Moeldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: AHY Diam Tak Menjawab, Saat Ditanya Tentang Permintaan Maaf ke Jokowi

“Opsi kedua tentu saja adalah Pak Moeldoko cs itu bisa membuat partai baru dengan modal pendukung-pendukung yang ada di Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, itu modal untuk membuat partai baru."

"Kalau jalan atau opsi membuat partai baru apapun namanya itu yang dilakukan, maka pasti tidak akan kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partai masing-masing,” ucap Andi.

Lalu, opsi terakhir adalah Moeldoko menuntut keputusan Menkumham Yasonna Laoly di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Andi menilai, langkah ini lucu karena Moeldoko bakal menuntut koleganya sendiri di pemerintahan.

“Jangan lupa, Pak Moeldoko masih tetap sebagai Kepala Staf Presiden. Sehingga menjadi lucu, karena Pak Moeldoko yang masih Kepala Staf Presiden menuntut koleganya dalam pemerintahan, yaitu Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham atas keputusan Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang tersebut,” kata Andi.

Baca Juga: Didesak Minta Maaf ke Presiden Jokowi, Demokrat: Harusnya Gerombolan Moeldoko, Bukan Kami

Dari berbagai pilihan itu, Andi menyarankan Moeldoko memilih opsi pertama atau kedua. Hal ini, menurutnya, dapat menyelesaikan permasalahan antara Partai Demokrat dengan kubu Moeldoko secara aman dan damai.

“Sebagai saran adalah opsi 1 atau opsi 2 dan itu pasti aman dan damai, kita bisa lanjutkan kehidupan masing-masing, Partai Demokrat di bawah AHY bisa konsolidasi partainya, Pak Moeldoko bisa konsolidasi partainya atau fokus sebagai tugasnya KSP yang pastinya berat dan membutuhkan tenaga dan pikiran secara full time,” pungkasnya.