Kompas TV nasional berita utama

Pemerintah Dituding Lambat Putuskan Hasil KLB Partai Demokrat, Ini Jawaban Mahfud MD

Rabu, 31 Maret 2021 | 14:54 WIB
pemerintah-dituding-lambat-putuskan-hasil-klb-partai-demokrat-ini-jawaban-mahfud-md
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Sumber: Tangkapan layar YouTube Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah pemerintah lambat memutuskan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mahfud MD menilai, pemerintah sudah bekerja cepat sesuai dengan porsinya dalam merespons perihal Partai Demokrat.

“Murni itu soal hukum dan sudah cepat. Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini Pemerintah kok lambat ini, mengulur-ngulur waktu, hukumnya memang begitu,” kata Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

Ketika ada gerakan yang bernama KLB Partai Demokrat, kata Mahfud, belum ada laporan yang masuk ke Kemenkumham. Mahfud menuturkan laporan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat baru diberikan senin beberapa pekan sebelumnya.

Baca Juga: Menkumham Beberkan Alasan KLB Partai Demokrat Ditolak, Salah Satunya Tidak Ada Mandat DPD-DPC

“Belum ada laporannya ke Kemenkumham, belum ada dokumen apapun, lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh,” ujar Mahfud.

“Itu bertentangan dengan Undang-undang 9 tahun 1998, kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu,” lanjut Mahfud MD.

Pemerintah, sambung Mahfud, begitu mendapatkan laporan soal hasil KLB Partai Demokrat dari Pak Moeldoko dan Pak Jhonni Allen kemudian mempelajari seminggu. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum pihak Moeldoko diberi waktu satu minggu untuk melengkapi berkas yang kurang.

Baca Juga: Tolak KLB Demokrat, Pemerintah Gunakan Rujukan UU Parpol dan AD/ART Tahun 2020

“Persis sesudah seminggu, kita umumkan hari ini. Jadinya sama sekali tidak terlambat itu sudah sangat cepat karena yang bagian ribut-ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan di Hukum Administrasi,” ucap Mahfud MD.

“Yang ribet, saling tenggang KLB dan sebagainya belum ada laporan ke kumham dan laporan itu baru masuk Senin beberapa waktu lalu sudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki lalu sudah 7 hari kita putuskan hari ini,” lanjutnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19