Kompas TV nasional hukum

RJ Lino: Nggak Ada Kerugian Negara, Itu Crane Paling Murah Selama Negeri Ini Berdiri

Kompas.tv - 27 Maret 2021, 14:03 WIB
rj-lino-nggak-ada-kerugian-negara-itu-crane-paling-murah-selama-negeri-ini-berdiri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino setelah 5 tahun ditetapkan tersangka. (Sumber: Ilham Rian/Tribunnews.com)
Penulis : Fadhilah | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino membantah adanya kerugian negara sebesar lebih dari 22 ribu dollar Amerika Serikat pada pengadaan Quay Container Crane (QCC).

Menurutnya, pihaknya tidak melakukan lelang karena harganya lebih mahal. Namun dengan penunjukan langsung, harga QCC justru lebih murah.

"(Lelang) angkanya itu 500.000 dolar lebih mahal daripada saya nunjuk langsung," katanya di Gedung Komisi Pemberantasan Koruppsi (KPK), Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Baca Juga: Ini Alasan KPK Baru Tahan RJ Lino Setelah 5 Tahun Ditetapkan Tersangka

Bahkan, menurutnya, harga crane yang dibeli Pelindo II itu paling murah di Indonesia.

"Jadi kalau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu fair, mereka harusnya isi itu, nggak ada kerugian negara. Lelang lebih mahal 500.000 dolar daripada nunjuk langsung," jelasnya.

"Itu crane yang saya beli itu crane yang paling murah selama negeri ini berdiri," sambung RJ Lino.


Adapun sebelumnya, KPK menahan Richard Joost Lino atau RJ Lino setelah 5 tahun ditetapkan tersangka.

KPK menyebut bahwa lamanya penyidikan terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II itu disebabkan adanya proses perhitungan kerugian keuangan negara.

RJ Lino sendiri ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II pada Desember 2015 lalu.

"Ini memang perkara yang tiap RDP (Rapat Dengar Pendapat) selalu ditanyakan oleh teman-teman di Komisi III,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (26/3/2021).

“Selalu kami sampaikan bahwa kendalanya memang dari perhitungan kerugian negara di mana BPK itu meminta agar ada dokumen atau harga pembanding terhadap alat tersebut dan itu sudah kami upayakan baik melalui Kedutaan China," ucap Alex.

Alex pun mengungkapkan bahwa inspektorat dari China pernah menyambangi KPK dan pada saat itu juga disampaikan bahwa KPK membutuhkan harga QCC yang dijual oleh HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM).

Bahkan, kata dia, dua pimpinan KPK periode sebelumnya yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sempat ke China.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x