IKM Konveksi Garmen Minta Safeguards Impor Produk Jadi Tekstil Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI) meminta pemerintah segera menerapkan aturan safeguards berupa bea masuk tambahan untuk impor produk tekstil jadi.

Permintaan ini didasari banjir impor barang jadi tekstil dari China dan Thailand yang merugikan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor konveksi dan garmen.

Safeguard adalah suatu instrumen yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yakni untuk mengamankan industri dalam negeri dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Sekjen APIKMI Widia Erlangga mengungkapkan, salah satu IKM yang terdampak banjir impor barang jadi tekstil adalah sentra produksi kerudung di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga: Bea Cukai Sita 537 Koli Pakaian Bekas dan Tekstil Selundupan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor kerudung dari 5 negara importir utama yaitu China, Turki, Malaysia, India, dan Pakistan, dari 2017 hingga 2019 jumlahnya cukup besar.

Pada tahun 2017, impor kerudung dari 5 negara tersebut sebesar 8.600 ton atau sebanyak 84,1 juta pcs.

Lalu pada tahun 2018 menjadi sebesar 12.900 ton atau sebanyak 125,2 juta pcs.

Kemudian pada tahun 2019 sebesar 10.900 ton atau sebanyak 105,6 juta pcs.

"Yang paling terkena dampaknya adalah para IKM Cicalengka yang terancam dapat menutup usahanya. Terlebih lagi daerah Cicalengka terkenal sebagai salah satu kawasan IKM atau sentra produsen kerudung terbesar di Jawa Barat," kata Widia dalam keterangan tertulisnya Rabu (24/03/2021).

Padahal, lanjut Widia, selama ini produksi kerudung di Cicalengka juga terbilang tinggi.

Setiap IKM di Cicalengka mampu membuat  2.000 kodi atau 40.000 pcs kerudung setiap bulannya.

Baca Juga: Harga Bahan Baku Naik dan Banjir Impor, IKM Konveksi-Garment Menjerit