Kompas TV bisnis bumn

Rangkap Jabatan BUMN Diproses Hukum, KPPU: Jika Terindikasi Persaingan Usaha Tak Sehat

Rabu, 24 Maret 2021 | 12:08 WIB
rangkap-jabatan-bumn-diproses-hukum-kppu-jika-terindikasi-persaingan-usaha-tak-sehat
Kolase, Erick Thohir ubah logo BUMN (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih mendata siapa saja petinggi BUMN yang rangkap jabatan di perusahaan swasta. KPPU juga mendalami apakah ada persaingan usaha tidak sehat akibat hal itu.

Komisioner KPPU Ukay Karyadi mengatakan, tak menutup kemungkinan hasil pendalaman tersebut akan dibawa ke penegak hukum.

"Penelitian ini masih terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam KPPU kepada proses penegakan hukum, jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut," kata Ukay dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (24/03/2021).

Baca Juga: KPPU Sebut Ada Petinggi BUMN Rangkap Jabatan di 22 Perusahaan Swasta

Namun, sebelum membawa temuan ke ranah hukum, KPPU telah menyurati Kementerian BUMN untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Yaitu dengan mencabut aturan yang membolehkan direksi/komisaris BUMN rangkap jabatan. Serta memastikan personil yang menjadi direksi/komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam posisi rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN.

"Intinya menyarankan agar Kementerian BUMN mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas dengan dewan komisaris perusahaan selain BUMN tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Erick Thohir, Menteri BUMN Pemilik Klub Sepak Bola dan Ketua Ekonomi Syariah

Sementara itu, Kementerian BUMN menyatakan belum menerima informasi terkait temuan KPPU itu. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berharap, KPPU bisa memberikan informasi secara langsung kepada Kementerian BUMN.

 "Sampai hari ini, kami belum mendapatkan data dari KPPU. Sebagai sesama lembaga negara tentunya kami berharap KPPU bisa memberikan informasi yang langsung diberikan kepada kami, sehingga bisa langsung dilakukan klarifikasi," terang Arya seperti dikutip dari Antara.

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19