Kompas TV nasional politik

Kubu AHY Optimistis Memenangkan Posisi Sebagai Partai Demokrat yang Sah di Indonesia

Kompas.tv - 22 Maret 2021, 16:28 WIB
kubu-ahy-optimistis-memenangkan-posisi-sebagai-partai-demokrat-yang-sah-di-indonesia
Ketua Badan Pembina Organisaai dan Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Agus Yudhoyono)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrat dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono optimistis akan memenangkan posisi sebagai Partai Demokrat yang sah di Indonesia, meskipun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly minta Partai Demokrat kubu Moeldoko melengkapi berkas dalam permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Senin (22/3/2021)

“Kami optimistis karena sejak awal, kami yakin, bahwa kami berpijak pada kebenaran bukan mencari pembenaran,” kata Herman Khaeron.

Baca Juga: Bukan Tegakan Demokrasi, Darmizal Sebut SBY Bangun Tirani di Partai Demokrat

“Ada rambu-rambu, ada aturan yang tentu itu mengaturnya, ditabrak oleh pihak mereka, yang semestinya ya mereka mengakui bahwa KLB itu tidak memenuhi persyaratan formal baik prosedur maupun syarat-syarat formalnya,” ujarnya.

Herman menduga, permohonan pengesahan Partai Demokrat kubu Moeldoko itu dikembalikan karena berkasnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti diketahui, saat ini Kemenkumham atau negara menyatakan AD/ART Partai Demokrat yang sah adalah hasil Kongres 2020 dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa KLB itu abal-abal, KLB itu tidak memenuhi prosedur dan AD/ART yang berlaku, oleh karenanya wajar kalau kemudian dikembalikan,” kata Herman.

Baca Juga: Belum Ke Kemenkumham, Demokrat Kubu Moeldoko Masih Rapihkan Dokumen

“Dan saya kira akan dengan cara apalagi melengkapi gitu loh, karena memang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Baik yang diatur oleh undang-undang partai politik maupun yang diatur oleh AD ART Partai Demokrat tahun 2020,” lanjut Herman.

Herman lebih lanjut menyarankan, sebaiknya penggagas KLB abal-abal yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum membentuk partai baru. Hal tersebut, kata Herman, jauh lebih baik ketimbang mengganggu Partai Demokrat.

“Membentuk partai baru saja. Daripada kemudian terus mengganggu kerja kerja politik Partai Demokrat yang selama ini fokus untuk membantu pemerintah di dalam penanganan Covid-19 dan tentu dampaknya baik dari sisi ekonomi pendidikan dan sebagainya,” kata Herman.

“Kami supaya bisa bekerja kembali dengan tenang gitu loh, tidak terganggu dengan hal-hal yang tentu mengancam terhadap kedaulutan Partai Demokrat, mengancam kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono,” tambahnya.

Baca Juga: Kemenkumham Beri Waktu 7 Hari Partai Demokrat KLB lengkapi Dokumen

 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x