Kompas TV nasional sosial

Lebaran Nanti PNS Dapat THR Penuh, Bagaimana Pekerja Swasta?

Selasa, 16 Maret 2021 | 16:27 WIB
lebaran-nanti-pns-dapat-thr-penuh-bagaimana-pekerja-swasta
Ilustrasi THR. Menaker Ida Fauziyah mengatakan akan menyempurnakan aturan soal THR untuk seluruh pekerja. (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sedang menyiapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Hal ini sebagai bagian dari kebijakan pengupahan di masa pandemi Covid-19.

"Kami telah merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat covid-19 seperti pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," ujar Ida dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3/2021).

Ida mengaku sedang menyempurnakan aturan soal THR ini.

Baca Juga: Peneliti Kembali Temukan Pekerja di Pabrik Pemasok Samsung dan Apple Idap Kanker

"Kami akan menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel," kata Ida.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memastikan pemberian THR dan gaji ke-13 secara penuh untuk PNS, TNI, serta Polri. Tahun lalu, pemerintah memotong komponen tunjangan kinerja dari THR dan gaji ke-13.

"Pemerintah tetap akan mengembalikan lagi pemberian gaji ke-13 dan THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan perhitungan yang penuh, yaitu sesuai dengan tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani, Senin (15/1/2021).

Kementerian Keuangan akan mencairkan THR paling cepat 10 hari sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Jika Lebaran tahun ini jatuh pada 12-13 Mei 2021, THR nampaknya akan cair pada awal Mei nanti.

THR untuk PNS akan cair dengan jumlah bervariasi sesuai tunjangan kinerja tiap jabatan. Besaran THR untuk PNS untuk jabatan terendah mencapai Rp6,92 juta. Sementara untuk jabatan tertinggi, THR bisa mencapai Rp123,2 juta.

Di sisi lain, banyak pekerja swasta yang tak mendapat THR tahun lalu. Kemnaker mencatat, setidaknya ada 336 perusahaan yang melanggar pembayaran THR selama periode 11-25 2020.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:59
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19