Kompas TV nasional politik

Pengamat Politik Muhammad Qodari Usul Pasangan Jokowi-Prabowo 2024: Untuk Hadapi Polarisasi

Selasa, 16 Maret 2021 | 08:44 WIB
pengamat-politik-muhammad-qodari-usul-pasangan-jokowi-prabowo-2024-untuk-hadapi-polarisasi
Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto (Sumber:Kompas.com-)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari mengusulkan pasangan Jokowi-Prabowo maju dalam pemilu 2024. Hal itu untuk menghindari terjadinya polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat.  

"Saya deklarator Jokowi-Prabowo pada 2024 untuk menghindari polarisasi," kata Qodari saat diwawancara di Kompas TV, Selasa (16/3/2021). Menurut Qodari,  ada beberapa alasan mengapa pasangan ini layak diajukan. Yaitu, dukungan partai politik di parlemen  hanya PDIP dan Gerindra yang merupakan partai besar saat ini. Mereka mampu menghimpun 20 persen suara. Sementara yang jadi oposisi hanya PKS dan Partai Demokrat tidak sampai 20 persen.

Baca Juga: Jokowi Soal Jabatan Presiden 3 Periode: Saya Tidak Ada Niat, Tidak juga Berminat..


"Karena itu, dengan majunya pasangan Jokowi-Prabowo, maka akan ada kotak kosong. Dengan kotak kosong maka tensi polarisasi akan kecil," ujarnya.
  

Qodari juga melihat kondisi di lapangan bahwa polarisasi di tengah masyarakat yang sudah mengkhawatirkan. "Perkembangan media digital isu polarisasi. Waspadalah," ujarnya. Qodari kemudian memberi contoh Pilkada DKI Jakarta 2017 yang membuat polarisasi di tengah masyarakat. 

Selain itu, konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden,  harus bisa menjawab tantangan zaman. "Harus bisa jawab tantangan zaman jangan berumah di atas angin," katanya.

Dengan majunya pasangan  Jokowi-Prabowo, kata Qodari,  maka akan fokus untuk hadapi Covid-19 saat ini dan bisa  menjawab tantangan zaman di masa depan. 

Baca Juga: Nilai Pilpres Penting, Prabowo dan Airlangga Tetap Ingin Jokowi Berhasil di Pemerintahan Keduanya


Sebelumnya, wacana bakal ada penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, disampaikan secara langsung oleh politikus senior Amin Rais. Sebenarnya, wacana itu sudah mengemuka dalam berbagai forum dan perbincangan di media sosial. 

Salah satu pintu untuk melakukan penambahan periode masa jabatan adalah melalui amandeman UUD. Namun, Presiden Jokowi menyatakan tidak berminat untuk menjadi presiden tiga periode. 

Penulis : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19