Kompas TV nasional berita utama

Soal Moeldoko Jadi Ketum, Bambang Widjojanto: Legalitas Saja Nggak Ada, Gimana Mau Punya Legitimasi

Jumat, 12 Maret 2021 | 16:11 WIB
soal-moeldoko-jadi-ketum-bambang-widjojanto-legalitas-saja-nggak-ada-gimana-mau-punya-legitimasi
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto bersama Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melayangkan gugatan terhadap 10 orang ke PN Jakpus. (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bambang Widjojanto mengkritisi soal penggunaan AD/ART 2005 sebagai dasar pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara. Bambang menilai penggagas KLB Partai Demokrat di Sibolangit sengaja mengunakan AD/ART 2005 untuk melegitimasi kepemimpinan Moeldoko.

“Mereka ini (gunakan -red) produk (AD/ART -red) 2005 dong, sudah old fashion. Bukan maju kedepan malah mundur. Orang ingin menjustifikasi seolah-olah punya legitimasi, ini dia tidak punya legalitas, legalitas saja nggak nggak ada, gimana mau punya legitimasi?,” kata Bambang Widjojanto di Jakarta, Jumat (12/3/2021).

“Ini kelakuan begini, mengancam seluruh partai, ini brutalitas demokrasi namanya,” tambah Bambang Widjojanto.

Baca Juga: Penggagas KLB Demokrat Dilaporkan Dengan 3 Dugaan Pelanggaran Hukum

Bambang kemudian mempertanyakan dasar penunjukkan Moeldoko sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatera Utara. Pasalnya, Moeldoko bukan kader Partai Demokrat dan yang menunjuknya sebagai ketua umum juga bukan lagi kader Partai Demokrat.

“Orang yang tidak punya dasar masuk terus masuk ditunjuk oleh orang tidak punya dasar. Dari awal sudah nggak pantas mendaftar, argumen itu yang lagi dikembangin,” kata Bambang.

Atas dasar itu, Bambang mengatakan DPP Partai Demokrat yang dipimpin AHY melaporkan 10 orang terkait KLB Partai Demokrat. Langkah ini, sambung Bambang, dilakukan oleh Partai Demokrat bukan hanya untuk kepentingan Partai Demokrat semata. Lebih dari itu, sambung Bambang, hal ini dilakukan atas nama demokratisasi.

Baca Juga: Ketua DPC Demokrat Peserta KLB Deli Serdang Akui Ada Bagi-Bagi Uang

“Itu yang sedang diperjuangkan, tidak hanya Partai Demokrat tapi untuk demokratisasi,” ujarnya.

Bambang menyampaikan laporan terhadap 10 orang dibalik KLB Partai Demokrat sudah dilakukan hari ini.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19