Kompas TV nasional berita utama

Sebut SBY Tahu Soal Mahar Pilkada, Jhoni Allen: Beliau Mengatakan untuk Membeli Kantor Proklamasi

Kamis, 11 Maret 2021 | 15:39 WIB
sebut-sby-tahu-soal-mahar-pilkada-jhoni-allen-beliau-mengatakan-untuk-membeli-kantor-proklamasi
Jhoni Allen Marbun dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Sumber: Youtube Siodel Jak/Tribunnews)

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa, Jhoni Allen Marbun menggambarkan Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui dan membenarkan jika ada mahar pilkada yang diterapkan kepada kader partai. Hal itu diungkapkan Jhoni Allen Marbun berdasarkan hasil pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas 16 Februari 2021.

“Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari lalu, saya sampaikan, termasuk mahar-mahar Pilkada,” kata Jhoni Allen Marbun di Jakarta, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Partai Demokrat Kubu Moeldoko: KLB Sah dan Konstitusional, Kubu AHY Batal Demi Hukum

“Beliau mengatakan, (mahar Pilkada untuk -red) membeli kantor di Proklamasi,” lanjut Jhoni Allen Marbun.

Jhoni mengaku kaget dengan jawaban yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono soal mahar Pilkada yang diterapkan kepada kader. Jhoni menuturkan kenapa Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun menjadi Presiden dari dukungan Partai Demokrat tidak berkontribusi untuk memberikan kantor.

“Loh, Bapak dulu presiden 10 tahun kok nggak mikirin kantor, kenapa harus keringat dari DPC dan iuran-iuran dari fraksi tingkat II, tingkat I,” ujar Jhoni Allen Marbun.

Baca Juga: Tanggapi KLB Demokrat, Yasonna Minta SBY Tidak Tuding-Tuding Pemerintah

Tak hanya itu, Jhoni juga mengkritisi soal adanya perubahan mukadimah atau pembukaan versi awal (Partai Demokrat) tahun 2001. Jhoni menegaskan, mukadimah partai sesungguhnya tidak bisa diubah. Atas dasar itu, Jhoni menuturkan akan melaporkan soal perubahan mukadimah AD/ART ke pihak berwajib.

“Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif, dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke,” kata Jhoni.

Halaman Selanjutnya


Sumber : Kompas TV

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:16
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19