BPOM Ungkap Merek untuk Vaksinasi Covid-19 Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan vaksin Covid-19 AstraZeneca tak akan digunakan untuk vaksinasi mandiri atau program Vaksinasi Gotong Royong.

Pernyataan itu ia sampaikan saat mengumumkan penerbitan izin penggunaan darurat (UEA) untuk vaksin buatan tim peneliti Oxford University itu.

“Hasil klinik bahwa (efek samping vaksin AstraZeneca, red) umumnya adalah ringan dan sedang. Sehingga itu yang jadi pegangan kita dan tentu sambil berhati-hati karena ada screening juga di awal ya," jelas Penny.

Baca Juga: Terawan Pamer Vaksin Nusantara, BPOM Sebut Penelitiannya Tak Sesuai Kaidah Medis

Penny menyebut, aturan Kementerian Kesehatan mengharuskan vaksin Covid-19 untuk program pemerintah berbeda merek dengan vaksin mandiri. Ia menyebut apa saja merek vaksin yang termasuk dalam program vaksinasi mandiri.

“Vaksinasi Gotong Royong Sinopharm berproses. Administrasi Novavax dan Moderna sedang berproses, bertahap melakukan registrasi bergulir," ungkap Penny Lukito dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/3/2021).

Program vaksinasi Gotong Royong atau vaksin mandiri ini adalah program yang menyasar perusahaan swasta. Vaksinasi Covid-19 ini gratis bagi karyawan perusahaan tersebut. Perusahaan akan menanggung biaya vaksinasi itu.

Namun, rencana vaksin mandiri ini menuai pro dan kontra. dr Andi Khomeini TH SpPD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengungkapkan vaksinasi mandiri ini dapat membantu pencegahan penularan Covid-19.

"Terkait vaksinasi mandiri, menurut saya ada poin yang ditekankan. Pertama vaksinasi mandiri jangan sampai menganggu atau menggunakan stok yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan," kata Andi, dikutip dari dihubungi Kompas.com.

Menurut Andi, vaksin mandiri ini juga jangan sampai mengganggu program vaksinasi Covid-19 pemerintah untuk masyarakat luas.

Namun, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengkritisi program vaksinasi mandiri ini. Dicky mengatakan, vaksin mestinya tak boleh diperjualbelikan.

Baca Juga: CDC: Dua Minggu setelah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Dapat Berkumpul Tanpa Masker

"Kalau itu berlaku (vaksinasi mandiri), itu harganya bisa luar biasa itu. Ini yang harus dipahami, ini (vaksin) bukan barang ekonomi, bukan komoditas ekonomi," kata Dicky kepada Kompas.com.

Ia juga menekankan bahwa vaksinasi Covid-19 adalah untuk kepentingan publik.

"Ini (vaksin) bukanlah barang ekonomi, melainkan termasuk golongan public goods atau barang yang dibelikan negara untuk mengendalikan pandemi ini," tegas Dicky.