Kompas TV nasional peristiwa

Soroti KLB, Pengamat: Daripada Jadi Beban Pemerintahan Jokowi, Sebaiknya Moeldoko Mundur dari KSP

Senin, 8 Maret 2021 | 15:52 WIB

KOMPAS.TV - Setelah mengklaim diri sebagai pengurus sah yang baru, Pengurus Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, mengurus dokumen kepengurusan ke Kemenkumham.

KLB memilih Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, secara aklamasi tanpa pesaing.

Pemerintah menyatakan tak ikut campur urusan siapa yang sah memegang partai demokrat, apakah Agus Harimurti Yudhoyono atau Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang jadi Ketua Umum Demokrat dari hasil KLB Deli Serang.

“Di luar konstitusi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat”

Itulah pesan kunci Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono melabeli Pengurus Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, jumat lalu (5/3)

Pengamat politik, Yunarto Wijaya mengkritisi terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deli, Serdang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, terpilihnya Moeldoko hanya akan membawa beban bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

Terutama, karena Moeldoko berada dalam lingkaran istana. 

Sebaiknya Moeldoko mundur dan tidak rangkap jabatan dalam hal ini dan menjadi uji demokrasi dalam hal ini.

Partai Demokrat juga memiliki potensi konflik dalam beberapa tahun ke depan.
Kepala KSP juga mencerminkan wajah kepala pemerintahan atau kepala negara.

Hal ini dapat berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi, karena masyarakat dapat menilai bahwa ada politik istana yang bermain.

Direktur Eksekutif Charta Politika ini juga menambahkan, bahwa Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik, sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai.

Di sisi lain, Pak Jokowi juga bisa memilih orang untuk bisa membantu dirinya dalam situasi pandemi ini. 

Penulis : Anjani Nur Permatasari





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:27
PEMERINTAH PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO HINGGA 3 MEI 2021   PEMKOT BANDUNG MENYATAKAN 50 PERSEN TENAGA PENDIDIK TELAH DIVAKSINASI COVID-19   BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEMBANGKAN BERBAGAI TEKNOLOGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM   POLRI SEGERA TERBITKAN DAFTAR PENCARIAN ORANG ATAS JOZEPH PAUL ZHANG YANG MENGAKU SEBAGAI NABI KE-26   DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT: VAKSINASI WARGA LANSIA TAHAP DUA BARU MENCAPAI 1,25 PERSEN    PEMKOT JAKARTA SELATAN GANDENG TNI DAN POLRI GENCARKAN OPERASI TERTIB MASKER   PEMKAB BANYUMAS BENTUK POS KOMANDO PELAKSANAAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN 2021   MENAKER LUNCURKAN POSKO THR UNTUK MEMANTAU DAN MENGATASI MASALAH PEMBERIAN THR   KEMENDESA PDTT TERUS GIATKAN SOSIALISASI LARANGAN MUDIK LEBARAN DEMI KESEHATAN BERSAMA   PEMPROV DKI JAKARTA BUKA VAKSINASI UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF, DARI PEMUSIK HINGGA PENGUSAHA KULINER   MENAG DORONG APARAT PENEGAK HUKUM TINDAK PELAKU UJARAN KEBENCIAN YANG MENGARAH KE PENISTAAN AGAMA   WALI KOTA DEPOK MOHAMMAD IDRIS: PEMKOT DUKUNG PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI DAMKAR DEPOK   SATPOL PP DIRIKAN 8 POSKO DI PASAR TANAH ABANG UNTUK PANTAU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA PEMERINTAH CARI SOLUSI CEGAH PERKAWINAN ANAK