Pengamat: Moeldoko Bikin Demokrasi Menjadi Mundur

JAKARTA, KOMPAS.TV - Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tandingan dianggap kemunduran demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, kontrol terhadap pemerintah menjadi lemah. Karena oposisi semakin berkurang.

"Demokrasi sedang dalam backsliding, tindakan yang terjadi di pemerintahan hasil demokrasi. Membuat kontrol kepada pemerintah jadi makin lemah, oposisi diperlemah," ucap Saiful Mujani, pengamat politik dari SMRC, dalam pernyataannya kepada Jurnalis KompasTV Maydop Elfrina, Minggu (7/3/2021).

Karena pengambilalihan Partai Demokrat dari tangan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono dinilai akan dipergunakan untuk mendukung pemerintahan.

Seperti diketahui, partai oposisi yang tersisa hanya Demokrat dan PKS, setelah Gerindra dirangkul dan masuk dalam kabinet.

"Sekarang kalau Demokrat diambil Moeldoko, maka tinggal PKS yang akan teriak tanpa didengar orang," ujar Mujani.

Dengan keadaan seperti ini, Mujani menunggu komitmen Presiden Joko Widodo terhadap demokrasi.

"Pimpinan negara punya kekuatan khusus. Dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merongrong demokrasi," ujarnya.

Baca Juga: Usai Dengar Pidato Perdana Peserta KLB Partai Demokrat Tandingan Bersorak Moeldoko Presiden 2024

KLB Partai Demokrat tandingan yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko sediri notabene merupakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Selain memilih Moeldoko, KLB Deli Serdang juga memilih Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Marzuki merupakan salah seorang dari tujuh kader senior Partai Demokrat yang dipecat oleh kepengurusan AHY.

Baca Juga: Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang