Kompas TV nasional politik

Serukan Perlawanan Kubu Moeldoko, AHY: Dosa kalau Kita Diam Saja

Minggu, 7 Maret 2021 | 19:38 WIB
serukan-perlawanan-kubu-moeldoko-ahy-dosa-kalau-kita-diam-saja

 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Sumber: Instagram agusyudhoyono dan KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menyerukan perlawanan terhadap kubu Moeldoko yang dianggap mengambil alih kekuasaan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

AHY mengatakan bahwa pihaknya telah berkonsolidasi dengan para petinggi dan dewan kehormatan Partai Demokrat serta ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 34 provinsi.

"Partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, ada masalah yang lebih besar dan lebih serius di negeri ini yaitu matinya demokrasi," ujar AHY di depan para kader Partai Demokrat sebagaimana tayangan Breaking News KOMPAS TV, Minggu (7/3/2021).

Baca Juga: AHY Ungkap Ada Masalah Lebih Besar dan Serius dari Sekadar Konflik Partai Demokrat

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut bahwa kelompok yang menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai merupakan komplotan yang menghalalkan segala cara demi memperoleh kekuasaan.

"Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu termasuk GPKPD, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, dengan tidak mengindahkan segala aturan, tidak mengindahkan konstitusi Partai Demokrat AD dan ART, artinya mereka semua itu layaknya gerombolan yang tidak memiliki etika dan norma hukum," kata AHY.

Dia lantas menyerukan perlawanan kepada kubu yang berusaha mengambil alih kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau ada kejahatan, pelanggaran hukum yang dibiarkan di negeri kita, di pekarangan kita, dosa bagi kita kalau kita diam saja. Buruk bagi rakyat kalau kita tidak berani bersuara," tegasnya.

AHY menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Demokrat merupakan partai politik yang berdaulat dan telah disahkan oleh negara dan pemerintah.

Penulis : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19