Kompas TV nasional sapa indonesia

Susi Pudjiastuti Kritik Pemerintah Izinkan Harta Karun Bawah Laut Terbuka untuk Investasi Asing

Minggu, 7 Maret 2021 | 00:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menetapkan, Bidang Usaha Pengangkatan Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam, atau BMKT, terbuka untuk investasi asing.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden, Nomor 10 Tahun 2021, tentang bidang usaha penanaman modal.

Namun, ada syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah secara ketat, untuk bidang usaha pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam.

Sejarawan Andi Achdian Mengingatkan, aturan dalam izin harus diimplementasikan dengan baik.

"Memang dari pernyataan itu sudah bagus ada syarat-syaratnya. Saya kira itu tinggal benar-benar dapat diimplementasikan. Ada kajian ahli yang kompeten di bidangnya, untuk memberikan status yang tepat, terhadap benda cagar budayanya." kata Andi Achdian, seperti dikutip dari detik.com, Jumat (05/03) lalu.

Namun, kritikan dilontarkan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi melalui akun twitter pribadinya menyatakan, “Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Trenggono, mohon dengan segala kerendahan hati, untuk BMKT dikelola dan diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah, yang seharusnya jadi milik bangsa kita”.

Data dari Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam mengungkap, Indonesia memiliki potensi harta karun bawah laut, sebanyak 464 titik di seluruh perairan.

Nilainya diperkirakan mencapai 181,69 triliun rupiah.

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:47
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN