Kompas TV nasional sapa indonesia

Sikap Pemerintah Pasca KLB Demokrat di Deli Serdang, Ini Kata Mahfud MD

Sabtu, 6 Maret 2021 | 23:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat tengah bergejolak setelah terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (05/03) malam.

Moeldoko yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menilai KLB Partai Demokrat ilegal.

AHY juga menegaskan, terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB  membuktikan Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut buka suara atas terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

SBY mengibaratkan kudeta Partai Demokrat seperti peperangan.

Menko polhukam Mahfud MD, menilai permasalahan KLB Demokrat merupakan masalah internal partai politik.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mengemukakan adanya gerakan kudeta yang tak hanya diinisiasi kader internal, tapi tokoh eksternal.

Nama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pun mencuat dan dituding ikut terlibat.

Persoalan kepemimpinan, hingga soliditas kini menjadi ujian demokrasi Partai Demokrat yang menanti titik terang.

Bagaimana respon dari pemerintah?

Kita tanyakan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:01
INDONESIA BANTU UPAYA PEMULIHAN BENCANA TOPAN DI MOZAMBIK DAN ZIMBABWE DENGAN MEMBERI DANA HIBAH RP 2,16 M   FORUM KONSERVASI GAJAH INDONESIA: HABITAT GAJAH SUMATERA DI BENGKULU MAKIN TERDESAK OLEH PENEBANGAN LIAR   TERBITKAN KEPPRES NOMOR 7 TAHUN 2021, PRESIDEN JOKOWI: CUTI BERSAMA ASN TAHUN INI HANYA 2 HARI   PP MUHAMMADIYAH ANGGAP TIDAK MUDIK SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB MORAL DAN KESALEHAN DIRI   PT KAI IZINKAN PENUMPANG UNTUK SAHUR DAN BUKA PUASA DI DALAM KERETA KETIKA DALAM PERJALANAN SELAMA BULAN RAMADAN   PP MUHAMMADIYAH DUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH SOAL LARANGAN MUDIK LEBARAN GUNA CEGAH PENULARAN KORONA   MUI MINTA UMAT ISLAM DUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH TANGGULANGI COVID-19   HINGGA SAAT INI, BPOM BELUM KELUARKAN IZIN PERSETUJUAN PELAKSANAAN UJI KLINIS FASE II VAKSIN NUSANTARA   MRT JAKARTA IZINKAN PENUMPANG BERBUKA PUASA DI DALAM GERBONG KERETA DENGAN AIR PUTIH DAN KURMA   FORMAPPI MINTA DPR MENJELASKAN KE PUBLIK SOAL RENCANA PENYUNTIKAN VAKSIN NUSANTARA KE ANGGOTA DPR   SEBANYAK 659.411 WARGA KOTA SURABAYA TELAH TERIMA VAKSIN COVID-19   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT TIDAK ADA TEMUAN KASUS KORONA SELAMA UJI COBA SEKOLAH TATAP MUKA   KEMENKES SEBUT JAM OPERASIONAL PETUGAS VAKSIN COVID-19 BERKURANG SELAMA RAMADAN   BPOM: VAKSIN NUSANTARA BELUM PENUHI SYARAT, KEMAMPUAN TINGKATKAN ANTIBODINYA BELUM MEYAKINKAN