Kompas TV klik360 cerita indonesia

[FULL] Mahfud Beberkan Alasan Pemerintah Tak Bisa Ikut Campur KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Sabtu, 6 Maret 2021 | 23:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait polemik Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dalam acara tersebut.

Mahfud menjelaskan, hingga saat ini pemerintah menganggap belum ada kasus terkait KLB Partai Demokrat.

Menurutnya, apabila pemerintah menghalangi pertemuan tersebut, akan berlawanan dengan undang-undang.

“Kalau menghalangi, berarti melanggar ketentuan Pasal 9 UU no 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Di situ dikatakan bahwa boleh orang berkumpul ngadakan rapat umum, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di istana negara, bukan di tempat ibadah, bukan di sekolah, bukan di rumah sakit, bukan di arena objek vital, kalau begitu silahkan adakan pertemuan”, papar Mahfud.

Baca Juga: [FULL] Pidato Perdana Moeldoko Usai Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Deli Serdang

Menurutnya, saat ini pimpinan Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

“Pengurusnya yang resmi itu di kantor pemerintah itu adalah AHY, Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau terjadi perkembangan baru nanti misalnya dari KLB, misalnya dari kelompok yang menyatakan KLB di Deli Serdang itu melapor ini hasilnya, baru pemerintah menilai, apakah ini sah atau tidak, sesuai UU apa tidak, sesuai AD/ART apa tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti. Nanti pemerintah akan memutuskan, ini sah, ini tidak sah dan seterusnya. Pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu”, tambahnya.

Sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang diadakan di Deli Serdang (5/3), telah menunjuk Kepala Staf Presiden Meoldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal tersebut mendapatkan perlawanan dari kubu putra Mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.

Penulis : Abdur Rahim





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:52
MUNCUL BIBIT SIKLON TROPIS 94W, BPBD DKI KELUARKAN PERINGATAN CUACA EKSTREM PADA 15-16 APRIL 2021   34 NAPI TERORISME DARI JAD HINGGA SIMPATISAN ISIS UCAPKAN IKRAR SETIA KEPADA NKRI DI LAPAS GUNUNG SINDUR, BOGOR   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MEMINTA PARA OBLIGOR BLBI SECARA SUKARELA MEMBAYAR UTANG KEPADA NEGARA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: UTANG BLBI KEPADA NEGARA MENCAPAI LEBIH DARI RP 110 TRILIUN   DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI: PELAYANAN PASPOR KOLEKTIF "EAZY PASSPORT” TETAP BERJALAN SELAMA BULAN RAMADAN   KPK TETAPKAN MANTAN & ANGGOTA DPRD JABAR SEBAGAI TERSANGKA KASUS SUAP PENGURUSAN DANA PROVINSI UNTUK INDRAMAYU   KEPALA BPOM: SEHARUSNYA VAKSIN NUSANTARA MELALUI TAHAPAN “PRECLINIC” SEBELUM MASUK UJI KLINIK TAHAP I   KEPALA BPOM SEBUT PROSES PEMBUATAN VAKSIN NUSANTARA MELOMPATI PROSES YANG TELAH DISEPAKATI   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 4.225: 3.316 SEMBUH, 181 MENINGGAL DUNIA, DAN 728 DALAM PERAWATAN   HINGGA 15 APRIL 2021, PASIEN COVID-19 DI INDONESIA MENCAPAI 1.589.359 ORANG, 1.438.254 SEMBUH, DAN 43.073 MENINGGAL DUNIA   JUBIR SATGAS COVID-19 WIKU ADISASMITO MINTA TIM VAKSIN NUSANTARA SEBAIKNYA BERKOORDINASI DENGAN BPOM   SATGAS COVID-19: VAKSIN NUSANTARA DIKEMBANGKAN DI AMERIKA SERIKAT DAN DIUJI COBA DI INDONESIA    DUBES ARAB SAUDI UNTUK INDONESIA OPTIMISTIS IBADAH HAJI TAHUN INI TETAP DISELENGGARAKAN DENGAN KUOTA TERBATAS    PRESIDEN BERHARAP ZAKAT DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BANTU MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19