Kompas TV nasional politik

Ketum Moeldoko di KLB Demokrat Sah atau Tidak? Ini Kata Menkopolhukam Mahfud MD

Minggu, 7 Maret 2021 | 05:35 WIB
ketum-moeldoko-di-klb-demokrat-sah-atau-tidak-ini-kata-menkopolhukam-mahfud-md
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Sumber: Instagram agusyudhoyono dan KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memutuskan sah atau tidak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Sebab, menurut Mahfud, hingga saat ini kepengurusan Partai Demokrat yang tercatat pemerintah adalah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pengurus yang resmi yang tercatat pemerintah adalah AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dalam sebuah video, Sabtu (6/3/2021).

Baca Juga: Mahfud: Pemerintah akan Turun Tangan jika KLB Demokrat Didaftarkan ke Kemenkum HAM

Oleh karena itu, menurut Mahfud, pemerintah sejauh ini belum menganggap ada KLB Partai Demokrat. Pasalnya belum ada pemberitahuan resmi ke pemerintah, terutama soal susunan kepengurusan dalam KLB.

"Karena kan kalau KLB ada pemberitahuan resmi KLB, pengurusnya siapa, sehingga yang ada di Medan kita anggap temu kader yang tidak bisa dihalangi," jelas Mahfud.

Dia menyebut bahwa pemerintah tidak bisa menghalangi acara pertemuan kader Demokrat selama kegiatan tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum. Dari mulai tempat hingga kegiatan yang dilakukan.

Penulis : Fadhilah





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:41
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN