Kompas TV nasional politik

Mahfud MD: Pemerintah Menganggap Belum Ada KLB Partai Demokrat, Mungkin Main-main

Sabtu, 6 Maret 2021 | 20:10 WIB
mahfud-md-pemerintah-menganggap-belum-ada-klb-partai-demokrat-mungkin-main-main
Menkopolhukam Mahfud MD saat dialog berama Rosiana Silalahi dalam program Talkshow Rosi, Kamis (3/12/2020). (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menkopolhukam Mahfud MD menganggap kemelut yang terjadi di tubuh Partai Demokrat masalah internal. Karena itu pemerintah pun belum mau menyebut ada kongres luar biasa (KLB) . "Pemerintah menganggap belum ada KLB, karena belum didaftarkan ke kemenkumham. Kalau sudah didaftarkan pemerintah akan meneliti dulu siapa penyelenggaraya," kata Mahfud saat diwawancara "Kompas Malam" di Kompas TV, Sabtu (6/3/2021).

Karena itu pemerintah belum akan bersikap. Menurut Mahfud, belum tentu juga mereka yang berkumpul di Deli Serdang, Sumatera Utara  itu sedang mengadakan KLB Partai Demokrat. "Jangan-jangan mereka bilang tidak ada KLB, mungkin hanya main-main. Sementara kita terlanjur merangkak," katanya.

Baca Juga: Suara Demokrat Daerah Tanggapi KLB Deli Serdang

Mahfud juga merespon surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang dikirim pada Kamis 4  Maret 2021. Menurut Mahfud, surat itu diterima sore hari dan sudah tidak ada orang di kantor Kementerian Polhukam. "Dalam suratnya AHY minta KLB Partai Demokrat dibubarkan. Tapi tidak dijelaskan apa subjeknya," kata Mahfud.

Karena itu, surat tersebut tidak bisa direspon. Menurut Mahfud itu urusan pihak keamanan di daerah tempat penyelenggaraan KLB berlangsung.

Baca Juga: Demokrat Maluku Laporkan 11 Orang Pengikut KLB Ke Polisi

Sementara itu, manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambilalih Partai Demokrat dinilai banyak kalangan  tidak etis. Misalnya, disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.  "Manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021). Firman menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

Penulis : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Panduan

Lupa Niat Puasa Ramadan, Apa Tetap Sah?

Kamis, 15 April 2021 | 06:00 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
06:11
PEMERINTAH DENMARK STOP GUNAKAN VAKSIN COVID-19 ASTRAZENECA SEPENUHNYA    SATGAS COVID-19 MEMINTA TIM PENELITI VAKSIN NUSANTARA IKUTI KAIDAH YANG DITETAPKAN WHO    UNAIR SURABAYA PASTIKAN PENELITIAN VAKSIN MERAH PUTIH TAK TERPENGARUH PELEBURAN KEMENRISTEK DENGAN KEMENDIKBUD    JADI TUAN RUMAH PORPROV BANTEN 2022, PEMKOT TANGERANG MULAI BENAHI 11 GEDUNG OLAHRAGA   FORMAPPI: PEMBENTUKAN SATGAS BLBI ADALAH PENGAKUAN PENTINGNYA RUU PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA    KEMENDAGRI MINTA PEMPROV DKI SUSUN RENCANA AKSI ANTISIPASI BANJIR    POLRI: TOTAL 31 TERSANGKA TERORIS TERKAIT AKSI BOM BUNUH DIRI MAKASSAR SUDAH DITANGKAP    POLRI KEMBALI TANGKAP SATU TERDUGA TERORIS TERKAIT AKSI BOM BUNUH DIRI DI MAKASSAR    MUI AKAN PANTAU SIARAN 16 STASIUN TELEVISI SELAMA BULAN RAMADAN    WAGUB DKI MINTA INSPEKTORAT DKI PERIKSA KEMBALI KASUS KELEBIHAN BAYAR PENGADAAN MOBIL DAMKAR TAHUN ANGGARAN 2019    IKAPPI MEMINTA PD PASAR JAYA BERBENAH PASCA-KEBAKARAN YANG TERJADI DI DUA PASAR YANG DIKELOLA DI JAKARTA    KOMISIONER KPU ILHAM SAPUTRA RESMI MENJADI KETUA KPU DEFINITIF MENGGANTIKAN ARIEF BUDIMAN    MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA KEPALA DAERAH TERPILIH HARUS BISA KENDALIKAN COVID-19 DI WILAYAH MASING-MASING    JAKSA SEBUT SAKSI YANG DIHADIRKAN PADA SIDANG RIZIEQ SHIHAB PEKAN DEPAN ADA LIMA ORANG