Kompas TV nasional politik

Andi Mallarangeng Ragu Manufer Moeldoko Rebut Partai Demokrat Tidak Diketahui Presiden Jokowi

Sabtu, 6 Maret 2021 | 19:34 WIB
andi-mallarangeng-ragu-manufer-moeldoko-rebut-partai-demokrat-tidak-diketahui-presiden-jokowi
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberi pidato perdana sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Tandingan di KLB Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Mahkamah Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng meragukan tindakan Moeldoko merebut kepemimpinan  Agus Harimurti Yudhoyono tidak diketahui dan mendapat izin dari Presiden Jokowi.

Menurut Andi, tidak mungkin seorang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menjalankan manufer politik tanpa persetujuan Presiden Jokowi, selaku pimpinannya.

Terlebih saat Moeldoko terlibat upaya kudeta Partai Demokrat, pihak istana tidak memberikan pernyataan tegas bahwa aksi tersebut adalah langkah pribadi.

Baca Juga: SBY Serukan Perang, Usai Moeldoko jadi Ketum Versi KLB Demokrat di Deli Serdang

"Kalau betul itu dilakukan dan kemudian tidak ada dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa," ujar Andi dalam diskusi, Sabtu (6/3/2021).

Andi menambahkan untuk membuktikan tidak adanya dukungan dari Presiden Jokowi, Kemenkumham bakal bersikap jernih menilai polemik Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat tandingan.

Kemenkumham juga dapat mengkaji KLB Deli Serdang dengan melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sudah disahkan.

Penulis : Johannes Mangihot





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:47
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN